BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Meratakan layanan pendidikan bagi seluruh siswa akan dilakukan Pemerintah, sebagaimana disampaikan dalam peringatan Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis (28/11). Dalam hal ini Pemerintah telah menganggarkan Rp 17,15 triliun untuk merenovasi 10.440 sekolah negeri dan swasta pada 2025.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dana tersebut akan langsung ditransfer ke sekolah melalui bank, tanpa perantara dinas pendidikan daerah.
“Agar bahan bangunan, pekerja dan kebutuhan lainnya bisa dibeli dari daerah tersebut sehingga dampaknya juga bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar,” kata Prabowo.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan 330 ribu sekolah yang bakal menerima rehabilitasi dan perbaikan fasilitas secara bertahap.
“Sekolah harus bagus dan bersih. Tidak boleh ada sekolah yang atapnya runtuh, tidak boleh sekolah yang tidak ada WC untuk siswanya,” ujar Prabowo.
Anggaran Kesejahteraan Guru Naik
Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan anggaran kesejahteraan guru tahun depan juga ikut naik menjadi Rp 81,6 triliun.
“Jumlah ini naik Rp 16,7 triliun dari sebelumnya,” kata Prabowo.
Kenaikan anggaran itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru lewat pemasifan program PPG bagi 804.486 guru ASN dan non ASN yang belum tersertifikasi.
Adapun penyaluran insentif itu hanya berlaku pagi guru ASN dan non ASN yang telah menamatkan pendidikan D4 dan S1. Sejauh ini baru ada 1.932.666 guru yang telah memeroleh sertifikat PPG. Jumlah ini sekira 64,4% guru di Tanah Air.
Anggaran Dialokasikan untuk Pendidikan Guru
Prabowo menyampaikan saat ini masih ada 249.623 guru yang belum menamatkan pendidikan D4 maupun S1. Menurutnya, anggaran tersebut juga bakal dialokasikan untuk bantuan pendidikan bagi guru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang D4 dan S1.
Anggaran itu juga akan dialokasikan untuk menaikkan kenaikan gaji guru aparatur sipil negara (ASN) serta guru non ASN dan honorer yang berlaku mulai 2025. Dengan ketentuan ini, gaji guru ASN mendapat kenaikan satu kali gaji pokok.
BACA JUGA:Akses Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Miskin
Sedangkan tunjangan guru non ASN dan honorer yang telah lulus pendidikan profesi guru (PPG) naik menjadi Rp 2 juta per bulan. PPG merupakan salah satu mekanisme utama dalam proses sertifikasi guru di Indonesia untuk memberikan pengakuan resmi atas kompetensi dan profesionalisme guru.
Program ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Selain itu, anggaran tersebut juga bakal digunakan untuk menaikkan upah atau gaji bagi guru ASN sebanyak satu kali gaji pokok. Adapun besaran dari gaji pokok guru ASN berbeda menyesuaikan dengan tingkat jabatan dan kepangkatan.
(Usk)
