BANDUNG, TEROPONGMEDIA.IDÂ — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut organisasi masyarakat (ormas) Muhammadiyah akan mengelola eks lahan tambang PT Adaro Energy Tbk.
Hal itu diungkapkan Bahlil di sela-sela kunjungannya ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) 68.76103 yang berlokasi di Balikpapan, Kalimatan Timur pada Sabtu (14/1/2024)
Ia menuturkan kebijakan pengelolaan lahan tambang oleh ormas keagamaan terus bersporses, salah satunya Muhammadiyah. Lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Adaro pun kemungkinan besar akan diberikan kepada Muhammadiyah.
“Sedang berproses tambang (zin pengelolaaan tambang Muhammadiyah), eks PKP2B kemungkinan besar, kalau saya nggak lupa. Itu punya Adaro, kemungkinan besar,” ujar Bahlil.
Di sisi lain, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi ormas keagamaan yang sudah lebih dulu rampung proses pengajuan izin pengelolaan lahan tambang. PBNU mendapatkan lahan tambang eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC).
“NU sudah selesai, IUP (izin usaha pertambangan) sudah keluar kalau enggak salah, jadi tinggal NU yang jalan saja (kelola tambang),” kata Bahlil.
Adapun pemberian izin kelola tambang ke ormas keagamaan diatur dalam diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
Pemerintah sendiri menyiapkan 6 lahan tambang eks PKP2B yang bakal diberikan ke ormas keagamaan. Lahan tambang itu terdiri dari eks PKP2B PT Kaltim Prima Coal (KPC), PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU), dan PT Kideco Jaya Agung.
Seluruh lahan itu merupakan PKP2B generasi I yang mengalami penciutan lahan dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Setelah NU, Muhammadiyah pun mengajukan izin pengelolaan lahan tambang.
Sebelumnya, ada dua opsi lahan tambang yang dipertimbangkan pemerintah buat NU yakni eks PKP2B Adaro Energy atau eks PKP2B PT Arutmin Indonesia.
Bahlil sempat mengatakan proses penetapan lahan tambang bukanlah sesuatu yang sederhana seperti perhitungan matematika, melainkan memerlukan kajian mendalam.
BACA JUGA:Â Produk Pertambangan Alami Penurunan Harga di Bulan Desember
Maka dari itu, pihaknya akan melibatkan tim geologi untuk memastikan lahan yang dipilih sesuai, sehingga tidak ada kesalahan dalam pemberian lokasi tambang.
“Kan kita harus kasih yang terbaik. Ini bukan seperti matematika satu tambah satu, dua. Saya panggil (ahli) geologi, baru saya cek. Jangan kita kasih yang tidak pas,” kata Bahlil di DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
(Kaje/Budis)
