Bangunan SMKN 1 Cileungsi Ambruk, KDM: Besok Pihak Terlibat Pembangunan Harus Tanggung Jawab

smkn 1 cileungsi ambruk
(kolase)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengumumkan rencananya untuk segera membangun kembali ruang kelas baru di SMK Negeri 1 Cileungsi, Bogor, setelah atap bangunannya roboh.

“Mulai besok, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memulai pembangunan ruang kelas baru agar anak-anak dapat segera kembali belajar dengan normal di ruangannya,” ujar Dedi, Rabu (10/9/2025).

Ia menjelaskan, peristiwa robohnya atap terjadi saat jam pelajaran tengah berlangsung. Beruntung, tidak ada korban jiwa atau luka, baik dari pihak siswa maupun guru.

“Atapnya roboh, sementara anak-anak sedang belajar di ruang kelas, tetapi alhamdulillah, tidak ada korban jiwa,” kata Dedi.

Selain itu, Dedi telah meminta Inspektorat Jawa Barat memeriksa kondisi bangunan serta kualitas kontraktor yang membangun gedung tersebut, mengingat bangunan sekolah tersebut dibangun pada tahun 2016.

Ia menduga kualitas konstruksi bangunan yang buruk menjadi penyebab peristiwa robohnya atap.

“Dipastikan kualitas pembangunannya buruk kalau sampai atapnya roboh. Untuk itu, saya juga sudah meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan mencari tahu siapa yang membangunnya. Setiap pihak harus bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan,” tegas Dedi.

Baca Juga:

Update Korban Robohnya Majelis Taklim Ciomas Bogor: 3 Tewas 80 Luka

Kemenag Jenguk Korban Madrasah Ambruk di Bogor

Tak hanya itu, Dedi juga menginstruksikan kepala sekolah SMA dan SMK Negeri di seluruh Jawa Barat untuk segera memeriksa kondisi bangunan sekolah mereka masing-masing.

Jika ditemukan ruang kelas yang berpotensi roboh atau rusak, ia meminta segera melaporkan ke Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk ditindaklanjuti.

“Saya minta kepala sekolah di seluruh Provinsi Jawa Barat untuk mengidentifikasi kondisi ruang kelas di sekolahnya masing-masing, memastikan apakah ada ruang kelas yang rusak atau berpotensi roboh yang dapat mengganggu kenyamanan belajar siswa. Segera laporkan jika ada,” tambahnya.

Dedi juga menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera melaksanakan pembangunan ruang kelas baru pada tahun ini, bahkan dalam sisa bulan September ini.

“Terima kasih pada semua pihak. Mari kita bekerja sama untuk pembangunan Provinsi Jawa Barat. Dunia pendidikan adalah prioritas dalam kepemimpinan saya saat ini,” katanya.

(Anisa Kholifatul Jannah)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
DJP
DJP Dukung UMKM Naik Kelas via PP Nomor 20 Tahun 2026
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Berita Lainnya

1

Jembatan Cirahong, Satu-satunya Jembatan Susun di Indonesia

2

3

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

4

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

5

Studio Alam Gamplong, Destinasi Perfilman Favorit di Sleman
Headline
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik