BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Banyaknya penyelewengan dana hibah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghentikan sementara dana hibah untuk yayasan pendidikan termasuk yang berbasis agama.
Dedi mencontohkan adanya temuan yayasan baru yang tidak terverifikasi, namun menerima dana miliaran rupiah yang tidak digunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan kualitas pendidikan.
“Saya tidak mau dana hibah hanya dinikmati oleh pihak-pihak tertentu. Ini tidak bisa dibiarkan, sehingga saya hentikan dulu. Ke depan, bantuan akan berbasis program pembangunan, bukan aspirasi atau kedekatan politik,” kata Dedi dalam keterangannya di Bandung, Minggu (27/4/2025).
Dedi mengungkapkan, alasan menghentikan dana hibah yakni adanya tindakan yang menyebabkan dana hibah pada yayasan pendidikan tidak merata dan salah sasaran.
Oleh karena itu, dana hibah dihentikan sampai rampungnya verifikasi institusi pendidikan oleh Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama Jabar.
“Rencana ini pun sudah didukung oleh DPRD Jabar,” ucapnya.
Menyusul penghentian sementara dana hibah untuk yayasan pendidikan, Dedi juga mengatakan dirinya membuka kemungkinan penyaluran bantuan hibah untuk pembangunan sekolah madrasah ibtidaiyah dan tsanawiyah yang menjadi kewenangan Kemenag kabupaten/kota.
“Pemprov siap membantu pembangunan madrasah yang sudah jelas jumlah siswanya. Saya tidak mau ada lagi penyalahgunaan. Saya tunggu data resmi dari Kemenag Jabar,” katanya.
Selain itu, Dedi juga mengatakan pihaknya ingin melakukan reformasi pada pendidikan di Jabar, termasuk soal penerimaan siswa baru yang kerap memunculkan keributan termasuk untuk jenjang SMA/Madrasah Aliyah.
Oleh karena itu, ia meminta dan mengharapkan Dinas Pendidikan Jabar dan Kanwil Kemenag Jabar untuk menetapkan daya tampung secara jelas.
“Bila tidak mencukupi, siswa harus diarahkan ke sekolah swasta yang ditunjuk. Pemprov Jabar akan bantu pembiayaan siswa yang bersekolah di swasta, asalkan lokasinya jelas,” tutur Dedi Mulyadi.
Hal serupa juga berlaku untuk penerimaan siswa tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
“Seluruh pihak menyatukan visi dan misi dalam penataan pendidikan di Jawa Barat,” ucapnya.
Baca Juga:
Hibah Pesantren 2025 Dihapus, Wakil DPRD Jabar Kritik Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi Punya Pandangan Lain Soal Kasus Lahan SMAN 1 Bandung, Simak Penjelasannya!
Ia turut menekankan pembangunan sekolah, khususnya di jenjang menengah pertama dan atas, sebaiknya tidak berlokasi terlalu dekat dengan SD atau SMP yang sudah ada, guna mencegah persaingan dalam merekrut siswa.
Dengan strategi tersebut, Dedi optimistis tingkat partisipasi sekolah hingga jenjang SMA/MA dapat mencapai 100 persen di seluruh wilayah Jawa Barat.
(Virdiya/Budis)
