Bapenda Jabar Lakukan Penyempurnaan Inovasi Teknologi Digital di 2024

pendapatan jabar
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik. (Foto: Dok.Bapenda Jabar).
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG,TM.ID: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat Dedi Taufik mengungkapkan, di tahun 2024, Bapenda Jabar akan melakukan penyempurnaan inovasi teknologi digital. Menurut Dedi, target ini akan memfokuskan untuk kemudahan pelayanan yang bermuara pada peningkatan kesadaran para wajib pajak.

“Inovasi layanan tetap menjadi salah satu prioritas. Transaksi wajib pajak yang menggunakan (aplikasi) Sambara tiap tahun trennya meningkat. Kemudian, kami ingin memperluas area yang menjadi percontohan dari sisi pelayanan,” ujar Dedi di Bandung, Senin (22/1/2023).

Dedi mengakui, semua pencapaian Bapenda juga tidak terlepas dari implementasi pembangunan zona integritas di 34 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW).

Dedi juga mengungkapkan, Bapenda Jawa Barat, berhasil merealisasikan pendapatan daerah di 2024 sebesar Rp34,77 triliun atau mengalami peningkatan 4,63 persen dari tahun 2023 yang terealisasi sebesar Rp33,23 triliun.

Angka itu didapatkan dari berbagai sektor, yakni Pendapatan Asli Daerah realisasinya sebesar Rp24,37 triliun. Jumlah itu berasal dari Pajak Daerah Rp22,52 triliun, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp541,13 miliar, Retribusi Daerah Rp60,7 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp1,25 triliun.

BACA JUGA: Bapenda Jabar Kolaborasi dengan Kanwil DJP Jabar 1 Integrasikan Data Wajib Pajak

Sedangkan realisasi dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai Rp9,20 triliun atau melebihi target hingga 102,17 persen, kemudian pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan bermotor dan alat berat (PBBKB) Rp3,54 triliun atau 104 persen dan pengambilan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (PAP) Rp 70,68 miliar atau realisasinya 100 persen.

Kemudian, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Rokok realisasinya mencapai lebih dari 90 persen meski dihadapkan pada faktor eksternal, seperti kondisi daya beli dan kekuatan produksi industri. Masing-masing dibukukan di angka Rp6,01 triliun dan Rp3,68 triliun.

“Tentu capaian ini perlu disyukuri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya tentu harus mengapresiasi kerja keras semua teman-teman yang terlibat, juga tim Pembina Samsat. Agenda, strategi untuk tahun ini sudah kami susun dan diharapkan semua bisa fokus kembali dan jangan cepat puas,” pungkasnya.

 

(Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
DJP
DJP Dukung UMKM Naik Kelas via PP Nomor 20 Tahun 2026
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Berita Lainnya

1

2

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

3

Profil Lengkap Budi Arie Menteri Komunikasi dan Informatika

4

Titi DJ & Thomas Djorghi Rilis Duet Bertemu 5000 Detik

5

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!
Headline
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik