JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran 2026 yang diperkirakan melibatkan lebih dari 100 juta pergerakan masyarakat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan peta jalur mudik aman bencana berbasis data risiko kebencanaan nasional. Kebijakan ini disepakati dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, serta pemangku kepentingan terkait.
BNPB menilai, tingginya mobilitas masyarakat menuju kampung halaman dan destinasi wisata berpotensi meningkatkan risiko keselamatan pemudik, terutama di wilayah rawan banjir, longsor, dan cuaca ekstrem. Karena itu, pemetaan jalur rawan bencana menjadi prioritas strategis untuk menjaga keamanan dan kenyamanan perjalanan masyarakat.
Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, mengatakan peta jalur mudik tersebut disusun berbasis data risiko kebencanaan yang terintegrasi secara nasional.
“Kami menyiapkan peta jalur mudik yang terintegrasi dengan data kerawanan bencana, sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat dalam menentukan rute perjalanan yang lebih aman,” ujar Raditya, Kamis (12/2/2026).
Pemetaan Risiko dan Kesiapsiagaan Daerah
Peta tersebut akan memuat titik-titik strategis yang memiliki potensi risiko tinggi, seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem, sepanjang koridor perjalanan mudik. BNPB juga menyiapkan surat edaran kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk penyusunan rencana operasi, gelar peralatan, hingga pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bila diperlukan.
Selain itu, BNPB bersama pemerintah daerah akan menerjunkan tim pemantau lapangan yang dipimpin pejabat eselon I untuk mengawasi titik-titik rawan di rest area, terminal, pelabuhan, bandara, serta kawasan wisata yang diprediksi mengalami lonjakan aktivitas masyarakat selama libur Lebaran.
Menurut Raditya, skema mitigasi ini tidak hanya bertujuan menekan risiko bencana, tetapi juga memastikan respons cepat dan terkoordinasi apabila terjadi keadaan darurat selama masa mudik dan balik Lebaran.
“Langkah antisipatif ini penting, mengingat sedikitnya 100 juta masyarakat diprediksi melakukan mobilisasi selama periode libur Lebaran, baik untuk mudik maupun berwisata bersama keluarga,” tegasnya.
Baca Juga:
KAI Daop 6 Catat Lonjakan Pemesanan Tiket KA Periode Lebaran 2026
Integrasi Infrastruktur Digital
Selain mitigasi fisik, pemerintah juga memperkuat kesiapan infrastruktur digital untuk mendukung arus mudik dan komunikasi publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menyiagakan 386 posko digital serta portal pemantauan terpadu nasional yang tersebar di seluruh Indonesia selama periode mudik.
Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menegaskan bahwa kesiapan jaringan telekomunikasi harus terintegrasi dengan sistem transportasi dan layanan publik lainnya.
“Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan area residensial. Karena itu, kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik,” ujarnya.
Imbauan untuk Pemudik
BNPB juga mengimbau masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar memantau prakiraan cuaca resmi, memahami jalur evakuasi di sepanjang rute dan destinasi tujuan, serta memastikan kondisi kendaraan dan kesehatan keluarga dalam keadaan prima.
Risiko utama yang diantisipasi meliputi banjir akibat hujan deras, longsor di wilayah pegunungan, serta cuaca ekstrem yang dapat terjadi secara tiba-tiba di sepanjang jalur perjalanan.
Strategi ini menegaskan pentingnya mitigasi terpadu yang menghubungkan data kebencanaan nasional, kesiapsiagaan daerah, kesiapan infrastruktur, dan edukasi publik untuk menekan potensi dampak negatif selama arus mudik dan balik Lebaran 2026.
