CEK FAKTA: Gubernur Riau Abdul Wahid Minta KPK Periksa Jokowi karena Suap Rp18 Miliar

Gubernur Riau
Gubernur Riau (Instagram/@wahid_simbar)
-

Tidak ada video disisipkan.

BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Media sosial kembali dihebohkan dengan unggahan yang mengaitkan nama Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam unggahan yang beredar di Facebook, disebutkan bahwa Abdul Wahid meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Jokowi karena dugaan menerima uang suap sebesar Rp18 miliar.

Namun, benarkah kabar tersebut? Mari kita telusuri faktanya.

Klaim yang Beredar

Unggahan viral itu menampilkan tangkapan layar seolah-olah berasal dari sebuah media berita. Judulnya cukup sensasional:

“Gubernur Riau Abdul Wahid Meminta Kepada KPK Periksa Joko Widodo, Beliau Banyak Menerima Uang Suap Dari Saya 18 Milyar, Saya Punya Cek Transferannya.”

Di bawah tangkapan layar itu juga terdapat narasi tambahan yang berbunyi:

“Setiap yang ketangkap KPK kok pada transfer ke Mulyono ya…”

Sekilas, unggahan tersebut tampak seperti cuplikan berita resmi, lengkap dengan format layaknya artikel dari media nasional. Namun, setelah ditelusuri, isi unggahan itu ternyata tidak pernah diterbitkan oleh media mana pun.

Baca Juga: 

CEK FAKTA: Video Warren Buffett yang Ramai di Youtube

CEK FAKTA: KPK Periksa Puan Maharani Tengah Malam Bersama Petinggi PDIP

Hasil Penelusuran

Berdasarkan pemeriksaan tim Cek Fakta, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti yang tercantum dalam unggahan tersebut. Gambar yang beredar ternyata merupakan hasil suntingan atau manipulasi dari artikel asli milik Kantor Berita Antara.

Artikel aslinya berjudul:

“KPK Dalami Aliran Duit Pemerasan Rp2 Miliar yang Disimpan Orang Kepercayaan Gubernur Riau Abdul Wahid.”

Dalam artikel asli itu, KPK menjelaskan sedang mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan dan jembatan di Riau tahun anggaran 2025.

Disebutkan pula bahwa KPK menelusuri kemungkinan aliran dana sebesar Rp7 miliar yang dikaitkan dengan partai politik tertentu, namun tidak ada satu pun pernyataan yang menyebut Abdul Wahid menuduh Jokowi menerima suap atau meminta KPK memeriksanya.

Dengan kata lain, judul yang beredar di Facebook adalah palsu dan telah dimodifikasi untuk menyesatkan pembaca.

Klaim bahwa Gubernur Riau Abdul Wahid meminta KPK memeriksa Jokowi karena menerima uang suap Rp18 miliar adalah tidak benar alias hoaks.

Tangkapan layar yang beredar merupakan hasil manipulasi digital dari berita asli yang isinya sama sekali tidak menyebut nama Jokowi.

(Hafidah Rismayanti/_Usk)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
SPMB Kota Bandung
Pendaftaran SPMB Kota Bandung Jenjang SD dan SMP Tahap 1 2026 Dibuka
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Berita Lainnya

1

Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional

2

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

3

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

4

5

Viral Penembakan Kucing! Ini Hukum Bunuh Kucing Dalam Islam
Headline
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri