CIMAHI, TEROPONGMEDIA.ID – Pemerintah Kota Cimahi terus meneguhkan komitmen dalam menurunkan angka prevalensi stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Upaya tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan Tingkat Kota Cimahi Tahun 2025 yang digelar di Ballroom Mall Pelayanan Publik Kota Cimahi.
Kegiatan yang dihadiri sekitar 125 peserta ini diinisiasi oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi dengan melibatkan unsur perangkat daerah, TP PKK Kota Cimahi, hingga TP PKK kecamatan dan kelurahan. Rakor ini menghadirkan narasumber dari Tim Kerja Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat serta Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Provinsi Jawa Barat.
Ketua TP PKK Kota Cimahi, Midjiati Ningsih menyebutkan Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan ini penting dilakukan selain untuk mensinergikan dan meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder dalam pelaksanaan penurunan stunting di Kota Cimahi, juga untuk memaksimalkan peran serta organisasi masyarakat untuk membantu penurunan stunting di Kota Cimahi.
Baca Juga:
Wali Kota Cimahi Tekankan Kesehatan Mental ASN Demi Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik
Progres Kinerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi Ngatiyana – Adhitia Yudisthira
Sementara itu Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, dalam arahannya menegaskan bahwa penurunan stunting merupakan program prioritas nasional yang selaras dengan visi Presiden RI untuk mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045 yang sehat dan bebas stunting. “Perlu kerja sama semua pihak, termasuk peran aktif TP PKK mulai dari tingkat kota hingga kelurahan. Saya mengapresiasi gerak cepat TP PKK Kota Cimahi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan,” ujarnya.
Ngatiyana menuturkan, angka stunting di Cimahi menunjukkan tren penurunan, namun Pemerintah Kota Cimahi tetap harus waspada terhadap potensi munculnya kasus baru, terutama di wilayah padat penduduk. Ia menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan hingga usia 1.000 hari pertama kehidupan.
Selain intervensi gizi, Pemkot Cimahi juga memperkuat aspek lingkungan dan sanitasi. “Kami berupaya memperbaiki kualitas sanitasi dengan penyediaan septic tank individual dan komunal agar Cimahi terbebas dari buang air besar sembarangan. Tahun 2026 akan dibangun Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Tangga (IPRT) dan IPAL komunal di wilayah Leuwigajah, Cimahi Selatan,” ungkapnya. Lebih lanjut, pemerintah juga akan memprioritaskan peningkatan kualitas air bersih di wilayah Cibeureum yang diketahui memiliki kualitas air kurang baik.
Ketua Tim Kerja Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Muftiah Yulismi mengungkapkan upaya percepatan penurunan stunting harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, tenaga kesehatan, masyarakat, dan sektor swasta untuk mewujudkan Jawa Barat bebas stunting.
Sementara itu, Narasumber dari Persatuan Ahli Gizi Indonesia Provinsi Jawa Barat, Suparman menyebutkan bahwa stunting adalah permasalahan lintas generasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, “Stunting ini dapat diwariskan, anak yang stunting bisa jadi lahir dari seorang ibu yang beresiko stunting, dapat juga dipengaruhi oleh ekonomi sehingga anak tidak mendpat cukup gizi, namun bisa juga dipengaruhi oleh sanitasi lingkungan,” terangnya.
Oleh karenanya, menurut Suparman, upaya penanganan stunting ini harus dilakukan dari hulu ke hilir, bukan hanya pada anak-anak dengan status stunting saja, namun juga pada keluarga dengan resiko stunting, mulai dari remaja hingga ibu hamil.
Melalui Rapat Koordinasi ini, Pemkot Cimahi berharap terbangun sinergi antar-stakeholder, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga sosial, dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. (ADV)
