Daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2026 DPR, Memihak Publik dan Progresif?

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah telah menyatakan sebanyak 67 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026.

Pada daftar tersebut, terdapat sejumlah RUU strategis seperti RUU Daya Anagata Nusantara (Danantara) hingga perubahan Undang-Undang tentang Pemilu.

Kesepakatan itu hasil dari rapat Baleg yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis, 18 September 2025.

“Kami meminta persetujuan rapat, apakah hasil evaluasi perubahan kedua RUU pada Prolegnas Prioritas Tahun 2025 dan penyusunan Prolegnas RUU Prioritas tahun 2026 dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?,” tanya Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan dan dijawab setuju. Palu lantas diketuk.

Daftar RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2026

Isu Kependudukan, Hukum, dan Keamanan

1. RUU tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara

2. RUU tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. RUU perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2006 terkait Administrasi Kependudukan

4. RUU perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

5. RUU tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia

6. RUU mengenai perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana

7. RUU mengenai Jabatan Hakim

8. RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

9. RUU perubahan keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Kehutanan

10. RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Ekonomi, Konsumen, dan Industri

11. RUU tentang revisi UU Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen

12. RUU perubahan ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

13. RUU tentang Kawasan Industri

14. RUU perubahan terhadap UU Nomor 34 Tahun 2014 terkait Pengelolaan Keuangan Haji

15. RUU perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat

16. RUU perubahan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

17. RUU perubahan UU Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional

18. RUU mengenai Keuangan Negara

19. RUU mengenai Energi Baru dan Terbarukan

20. RUU perubahan kedua atas UU Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

BACA JUGA:

Catat! DPR Pastikan Bahas RUU Perampasan Aset di Tahun Ini

Reformasi Kelembagaan dan Isu Kontemporer

21. RUU perubahan kedua atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan

22. RUU tentang Komoditas Strategis

23. RUU mengenai sektor Pertekstilan

24. RUU perubahan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

25. RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga

26. RUU tentang Pelindungan serta Pemberdayaan Pasar Tradisional

27. RUU mengenai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)

28. RUU perubahan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

29. RUU perubahan UU Nomor 1 Tahun 1987 mengenai Kamar Dagang dan Industri

30. RUU perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

31. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

32. RUU perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman RI

33. RUU tentang Satu Data Indonesia

34. RUU perubahan terhadap UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

35. RUU tentang Transportasi Online

36. RUU mengenai Patriot Bond atau Surat Berharga

37. RUU tentang Daya Anagata Nusantara (Danantara)

38. RUU mengenai Pekerja Lepas atau Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG

39. RUU tentang Pelelangan Aset

40. RUU perubahan UU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka

Perlindungan Sosial, Budaya, dan HAM

41. RUU mengenai Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan

42. RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim

43. RUU perubahan UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

44. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat

45. RUU perubahan keempat atas UU Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah

46. RUU perubahan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan

47. RUU mengenai Komoditas Khas

48. RUU perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

49. RUU tentang Bank Makanan

Usulan Pemerintah (Lanjutan Prioritas 2025)

50. RUU mengenai Hukum Acara Perdata

51. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika

52. RUU tentang Hukum Perdata Internasional

53. RUU perubahan UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

54. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber

55. RUU perubahan UU Nomor 10 Tahun 1997 mengenai Ketenaganukliran

56. RUU mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Publik

57. RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati

58. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam berbagai UU dan Perda

59. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara

60. RUU mengenai Jaminan Benda Bergerak

61. RUU perubahan keempat atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN

62. RUU perubahan UU Nomor 2 Tahun 1981 mengenai Metrologi Legal

63. RUU perubahan terhadap UU Nomor 12 Tahun 2006 mengenai Kewarganegaraan

64. RUU tentang Badan Usaha

65. RUU perubahan UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

66. RUU perubahan terhadap UU Nomor 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia

67. RUU tentang Bahasa Daerah

Prolegnas Prioritas adalah bagian penting dalam perencanaan legislasi nasional. Dengan menetapkan RUU yang akan dibahas lebih lanjut, DPR dan pemerintah dapat memastikan arah pembangunan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman.

(Saepul)