BANDUNG, TEROPONGMEDIA.IDÂ — Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi, mengaku akan meminta Juru Selamat PT Kereta Api Indonesia (KAI), Ignasius Jonan, untuk ikut terlibat menangani persoalan transportasi di Jabar.
Ignasius Jonan seringkali dijuluki ‘juru selamat’ perkeretaapian Indonesia, karena dianggap berhasil membuat perubahan positif di PT KAI saat dia menjabat sebagai direktur utama PT KAI.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dedi Mulyadi ingin Ignasius menjadi bagian dari perubahan transportasi di Jabar.
“Saya tuh berencana meminta pak Jonan sebagai Penasehat Gubernur Jawa Barat di bidang transportasi,” kata Dedi Mulyadi, melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, Kamis (16/1/2025).
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi saat bertemu pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan dan Erwin.
Pada kesempatan yang sama, Dedi Mulyadi menyampaikan, bahwa ia mempunyai wacana membangun jalan tol baru untuk wilayah yang sering terjadi kemacetan yakni Pasteur dan Lembang.
“Pasteur-Lembang, saya rencana juga bikin (jalan) tol. Bisa dari Pasteur (belok langsung ke utara) atau sebelum Pasteur,” katanya.
“Yang penting adalah kemacetan di Pasteur terurai dan selesai. Artinya, mereka yang bertujuan untuk ke Lembang tidak perlu lewat Pasteur,” ucap Dedi Mulyadi.
Selain itu, Dedi juga meminta Farhan untuk mengalihkan tanggung jawab sebagian jalan yang dikelola Pemkot Bandung ke Pemprov Jawa Barat, mengingat kantor tempat bekerja Gubernur Jabar berada di Kota Bandung.
“Namanya provinsi kan engga punya wilayah kerja. Karena Gedung Sate ada di Bandung, Gedung Pakuan ada di Bandung, kan diseungseurikeun batur mun Gedung Sate trotoarna kotor, kaki limanya (PKL) pabalatak,” ucapnya.
BACA JUGA:Â Tolak Kendaraan Dinas Baru, Ternyata Dedi Mulyadi Punya Mobil dan Motor Mewah!
“Saya mau minta izin, bagaimana kalau dari gerbang Pasteur sampai Gasibu dan gerbang Gedung Sate, itu dikelola pemprov seluruh pembiayaannya. Trotoar, taman, kita yang kerjakan,” ujar Dedi Mulyadi.
Farhan setuju sebagian jalan di Kota Bandung tersebut dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Oh boleh. Dengan senang hati,” jawab Farhan.
(Kaje/Usk)
