JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada Kamis (11/12/2025) pagi. Ia beserta rombongan terbatas tiba pukul 08.43 WIB.
Pria yang akrab disapa Kang Dedu Mulayadi (KDM) itu mengatakan, tujuan kedatangannya untuk membahas kerjasama bidang pencegahan terkait pengelolaan lahan dan konservasi lingkungan.
“Saya (hendak) bertemu ke bidang pencegahan,” ujar Dedi Mulyadi.
Dalam pertemuan tersebut, ia menekankan sejumlah agenda penting di antaranya normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, serta penghijauan di area-area tanah negara.
Menurutnya, kolaborasi dengan KPK merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengamankan aset negara di Jawa Barat.
“Kita kan mitra dengan KPK, ke bidang pencegahan ada kerjasama. Hari ini saya bersama teman-teman perkebunan dan Perhutani,” jelas Dedi.
Sejak menjabat sebagai Gubernur, Dedi mengaku fokus pada pengembalian fungsi lahan agar selaras dengan aturan yang berlaku. Ia menilai pengelolaan hutan dan perkebunan yang tepat tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga berperan penting dalam pencegahan bencana.
“Jawa Barat sejak saya memimpin concern dengan konservasi, penataan lingkungan. Kita pasti bersinggungan dengan tanah negara, baik yang dikuasai oleh kelembagaan negara maupun BUMN,” ungkapnya.
Baca Juga:
Dedi Mulyadi Sorot Banjir Bandung Raya: Kota Kembang Bisa Tenggelam!
Wakil Wali Kota Bandung Erwin Jadi Tersangka, Farhan Buka Suara
Dalam kesempatan ini, Dedi mengajak jajaran BUMN, seperti PTPN, BBWS, dan PU, untuk bersama-sama berperan aktif dalam menjaga aset negara sekaligus memulihkan fungsi sungai, hutan, dan perkebunan. Menurutnya, upaya ini sangat penting untuk mencegah potensi bencana di masa depan.
“Saya meminta jajaran BUMN untuk bersama ke sini agar seluruh aset di Jawa Barat terjaga dan fungsi sungai, hutan, dan perkebunan bisa berfungsi kembali, sehingga bencana terhindar,” tegas Dedi.
Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah provinsi untuk memadukan pembangunan dengan konservasi lingkungan. Fokus pada penataan lahan dan perlindungan aset negara diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Dengan kolaborasi yang baik, fungsi lahan bisa kembali optimal, lingkungan terjaga, dan masyarakat Jawa Barat aman dari ancaman bencana,” tambahnya.
(Dist)
