BANDUNG,TM.ID: Pakar politik Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Kota Bandung, Dedy Djamaluddin Malik menyatakan, suara yang diperoleh quick count maupun real count sudah bukan merupakan hasil dari sebuah proses yang banyak orang katakan manipulasi.
“Mulai dari Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian sirekap, dan pengkondisian apakah orang-orang yang punya otoritas mengancam keterlibatan TNI Polri,” kata Dedy Djamaluddin Malik kepada Teropongmedia.id, Rabu (20/3/2024).
“Sehingga muncul kemungkinan ada yang menggunakan pendekatan legalitas atau angka ini harus seperti apa yang ada dan harus diterima,” tambahnya
Dedy mengatakan, partai-partai yang berada di paslon nomor urut 01 maupun nomor urut 03 mempunyai harapan pada rezim baru nantinya yang berkaitan dengan proses negosiasi.
BACA JUGA:Â Tidak Dimundurkan, KPU akan Umumkan Hasil Pemilu 2024 Sesuai Jadwal
“Yang punya keinginan apalagi untuk mendapatkan Gen apakah Menteri atau lainnya dalam rezim baru ini, menurut saya akan relatif menerima karena dia akan mendapatkan posisi-posisi sebagai bagian dari proses negosiasi,” ucapnya.
Tak hanya itu, Dedy juga menyebut partai-partai yang berada di posisi independen akan berada diluar rezim baru dan berperan sebagai oposisi.
“Seperti misalnya PKS nah itu tidak ada kompromi dan tidak niat untuk menjadi koalisi maka itu yang akan berpotensi bersama PDIP mungkin juga PKB di awal-awal termasuk Nasdem jadi itu menolak,” ujarnya.
(Rizky Iman/Dist)
