JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Wacana pengurangan gaji pejabat tinggi negara, termasuk menteri dan anggota DPR, mulai mencuat di tengah kekhawatiran dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian global.
Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengkaji berbagai langkah antisipatif untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi, salah satunya melalui skenario efisiensi anggaran negara, termasuk kemungkinan pemangkasan gaji pejabat negara.
Antisipasi Ketidakpastian Ekonomi Global
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, menilai pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario menghadapi ketidakpastian ekonomi yang dipicu eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, dalam situasi krisis global, kebijakan pengetatan anggaran negara hampir tidak dapat dihindari.
“Langkah efisiensi dapat dilakukan secara menyeluruh apabila kondisi ekonomi global semakin menekan. Karena itu, pemotongan atau penyesuaian gaji pejabat tinggi, termasuk menteri dan anggota DPR, dinilai sebagai salah satu opsi kebijakan yang patut dipertimbangkan,” ujar Herman kepada wartawan, Senin (16/3/2026).
Namun demikian, Demokrat menegaskan bahwa kebijakan penghematan anggaran harus tetap diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Upaya penyelamatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Herman, tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi domestik maupun target pertumbuhan nasional.
Keputusan Diserahkan kepada Presiden
Herman menambahkan partainya menyerahkan sepenuhnya keputusan strategis tersebut kepada Presiden Prabowo.
Pemerintah dinilai memiliki kewenangan untuk merumuskan langkah terbaik dalam menghadapi potensi tekanan ekonomi global.
Langkah antisipatif ini dianggap penting agar Indonesia tidak terlambat merespons jika dampak krisis internasional mulai terasa di dalam negeri.
Kebijakan di Negara Lain
Sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyinggung kebijakan yang diterapkan sejumlah negara dalam merespons tekanan ekonomi akibat dinamika geopolitik di kawasan Asia Barat.
Salah satu contoh yang disampaikan adalah langkah pemerintah Pakistan yang melakukan pemotongan gaji anggota kabinet dan parlemen sebagai bagian dari strategi menghadapi krisis ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Baca Juga:
Stafsus Wapres Gibran Komentari Kasus Penyiraman Air Keras Terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Selain wacana pemangkasan gaji pejabat negara, pemerintah juga mempertimbangkan langkah efisiensi lainnya, termasuk pengendalian konsumsi energi seperti bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Prabowo, kebijakan penghematan tersebut dapat menjadi bagian dari strategi menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Pemerintah, kata dia, tidak boleh bersikap pasif menghadapi dinamika geopolitik dunia, meskipun kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif stabil.
(Dist)
