Dukung BI, DPR Apresiasi Kebijakan Penggratisan Biaya Layanan Publik

[info_penulis_custom]
BI Pantau Perkembangan Perang Tarif AS-Tiongkok
Ilustrasi-Bank Indonesia (bing)
[galeri_foto] [youtube_embed]

Bagikan

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, mengapresiasi langkah Bank Indonesia (BI) yang akan menggratiskan biaya layanan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) bagi merchant Badan Layanan Umum (BLU) mulai Maret 2025.

Kebijakan ini mencakup berbagai layanan publik, seperti rumah sakit, transportasi, pendidikan, dan tempat wisata.

“Saya menyambut baik kebijakan ini karena dapat mendorong akseptasi digital dan kemudahan pembayaran di sektor publik. Selain itu, ini juga akan mempermudah transaksi di tempat-tempat yang ramai dikunjungi selama masa Lebaran nanti,” ujar Puteri dalam keterangannya, Selasa (25/2/2025).

Selain penggratisan biaya QRIS, BI juga akan meluncurkan layanan QRIS Tap, sebuah inovasi yang memungkinkan pengguna membayar hanya dengan mendekatkan ponsel ke mesin pembayaran, tanpa perlu memindai kode QR.

“Inovasi ini sangat berguna menjelang Ramadan dan Idul Fitri, saat lonjakan mobilitas masyarakat meningkat. Dengan QRIS Tap, pembayaran akan semakin cepat dan mudah, serta dapat mengurangi antrean di pintu masuk atau keluar stasiun,” tambahnya.

BACA JUGA: 

Kendalikan Inflasi di Kota Bandung, bank bjb Tanam Bibit Cabai, Bawang Merah dan Tomat

Bank Indonesia Prediksi Penjualan Eceran dan Inflasi akan Meningkat

Namun, Puteri menekankan bahwa uji coba sangat penting untuk memastikan kesiapan infrastruktur sebelum implementasi penuh.

Sebelumnya, BI telah menetapkan tarif Merchant Discount Rate (MDR) 0 persen untuk transaksi QRIS hingga Rp 100 ribu, yang kemudian dinaikkan batasnya menjadi Rp 500 ribu pada Desember 2024.

Meskipun demikian, politisi Golkar ini meminta BI untuk meningkatkan sosialisasi dan pengawasan dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Soal edukasi harus ditingkatkan karena masih ada masyarakat yang mengeluhkan adanya tambahan biaya Rp 500 hingga Rp 1.000 saat membayar dengan QRIS. Oleh karena itu, BI harus memastikan kebijakan MDR 0 persen benar-benar diterapkan sesuai aturan,” tutupnya.

(Agus/Budis)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Diisukan Gabung Malut United, Gustavo Franca Akui Kontraknya Bersama Persib Hanya Menyisakan Beberapa Bulan ke Depan
Diisukan Gabung Malut United, Gustavo Franca Akui Kontraknya Bersama Persib Hanya Menyisakan Beberapa Bulan ke Depan
Persib Bandung Penuhi Undangan Makan Siang dari Wakil Gubernur Jawa Barat 
Persib Bandung Penuhi Undangan Makan Siang dari Wakil Gubernur Jawa Barat 
Industri Nikel RI Buat Standarisasi Global
Tangkal Kampanye Negatif, Industri Nikel RI Buat Standarisasi Global
Longsor Salawu Tasikmalaya Akibatkan Lima Rumah Rusak Berat, Belasan Lainnya Terancam
Longsor Salawu Tasikmalaya Akibatkan Lima Rumah Rusak Berat, Belasan Lainnya Terancam
Sahrul Gunawan
Gagal Kuliah di UGM Gegara Dilarang Ngekos, Anak Sahrul Gunawan Ngambek!
Berita Lainnya

1

Industri Ekspor Tertekan Tarif AS: Penguatan Ekonomi Domestik Bukan Lagi Pilihan Tapi Keharusan

2

ESDM Sebut Banjir Pasokan di Pasar Internasional jadi Salah Satu Penyebab Harga Nikel Turun

3

Ibis Bandung Pasteur Perkenalkan Signature Menu: Warisan Rasa dalam Hidangan Premium

4

Komdigi Terbitkan Aturan Pembatasan Diskon-Gratis Ongkir, Cek Isi Aturannya

5

Ribuan Bobotoh Ramaikan Masak Besar Bobon Santoso, Batagor Khas Bandung Jadi Hidangan Andalan 
Headline
Banjir-Longsor Akibatkan Jalan dan Listrik di Tasikmalaya Terputus
Banjir-Longsor Akibatkan Jalan dan Listrik di Tasikmalaya Terputus
Ribuan Bobotoh Ramaikan Masak Besar Bobon Santoso, Batagor Khas Bandung Jadi Hidangan Andalan 
Ribuan Bobotoh Ramaikan Masak Besar Bobon Santoso, Batagor Khas Bandung Jadi Hidangan Andalan 
Sapi kurban Prabowo - Instagram Dispernakan Bandung Barat
2 Sapi Limosin Raksasa Asal Bandung Barat Lolos Seleksi Kurban Presiden Prabowo
Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp 761 Triliun
Fantastis! Anggaran Pendidikan 2026 Tembus Rp 761 Triliun

Dapatkan fitur lebih lengkap di aplikasi Teropong Media.