Food Estate Gunung Mas Dinilai Gagal, DPR: Modal 54M Panen Jagung Cuma 25ton

food estate gunung mas gagal
DPR RI menilai proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah gagal. (Foto: Kementan)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Pemerintah mengumumkan hasil panen jagung Food Estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah sekitar 25 ton.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan pun menyebut proyek Food Estate tersebut gagal dan hanya membuang-buang anggaran.

Johan membeberkan, jagung yang ditanam di lahan food estate itu telah menghabiskan anggaran Rp54 miliar untuk proses penanamannya, ditambah biaya untuk membuka lahannya menelan anggaran sangat besar mencapai Rp1,5 triliun.

“Ketika pemerintah membanggakan telah panen 25 ton jagung dengan modal sebesar itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Johan, seperti dilansir Parlementaria, Kamis (21/03/2024)

Sejak awal, lanjut Johan, food estate di Gunung Mas ini sudah ditolak namun pemerintah “ngotot”, bahkan juga menutupi kegagalan proyek perkebunan singkong yang dikelola Kementerian Pertahanan, dipaksakan komoditas jagung ditanam di lahan tersebut.

“Saya menilai hal ini sebagai modus untuk pembenaran pemerintah bahwa lahan tersebut masih bisa dikelola, namun dengan hasil panen 25 ton jagung ini sudah memberikan kesimpulan nyata bahwa proyek ini sebagai proyek gagal dan tidak ada manfaatnya bagi ketahanan pangan nasional,” kata Johan.

BACA JUGA: Proyek Food Estate Disebut Gagal, Tim Probowo: Iris Kuping Saya!

Johan berujar dibalik ngototnya pemerintah memaksakan proyek food estate ini sebagai bentuk kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan petani bahkan bersifat merusak keseimbangan lingkungan.

“Kita saksikan bahwa tidak ada petani yang mau terlibat menggarap lahan food estate tersebut dan juga dampak kerusakan lingkungan seperti hutan yang telah gundul berakibat banjir dan longsor yang akhirnya pasti merugikan kita semua” ucap Johan.

Pemerintah pun diminta untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang salah kaprah ini. Ia menilai kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan. Maka Ia meminta untuk segera hentikan proyek food estate ini karena sudah pasti gagal.

“Segera lakukan pemulihan kawasan yang dulunya hutan, alihkan anggaran yang ada untuk membantu petani melakukan usaha tani di lahan-lahan yang produktif serta bangun infrastruktur pertanian yang bertujuan untuk membantu kebutuhan para petani kita dan bukan untuk kepentingan proyek tertentu,” tegasnya.

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
SPMB Kota Bandung
Pendaftaran SPMB Kota Bandung Jenjang SD dan SMP Tahap 1 2026 Dibuka
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Berita Lainnya

1

7 Aplikasi Menambah Like TikTok Gratis

2

3

Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional

4

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

5

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025
Headline
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri