BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Sebanyak 18 Gubernur mendatangi kantor Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa (7/10/2025), menyampaikan protes terkait pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) 2026.
Gubernur se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) melakukan pertemuan dengan Menkeu Purbaya di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan yang digelar secara terbatas ini membahas terkait solusi pemangkasan TKD yang dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan program pembangunan di daerah.
Ketum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris menyampaikan bahwa pemotongan TKD disebut akan berdampak luar biasa bagi daerah.
“Kami sengaja meminta waktu Pak Menteri Purbaya untuk bercerita tentang keluh kesah kami di daerah. Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya,” ucap Al Haris di kantor Kemenkeu Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda yang hadir langsung dalam pertemuan dengan Menkeu mengatakan semua pemerintah daerah (Pemda) tidak setuju dengan pemotongan transfer ke daerah (TKD) yang dilakukan Kementerian.
“Kita semua tadi masing-masing dari gubernur sudah menyuarakan pendapat ke Pak Menteri Keuangan untuk dipertimbangkan, karena dengan perencanaan dana transfer pusat ke daerah yang ada saat ini hanya cukup untuk belanja rutin. Belanja infrastruktur, jalan, jembatan itu menjadi berkurang sehingga kita minta untuk jangan ada pemotongan,” kata Sherly.
Baca Juga:
Respon Permintaan Luhut Soal Anggaran MBG, Purbaya: Tidak Menyerap Kita Akan Potong
Polemik Beda Harga Gas LPG 3 Kg Purbaya vs Bahlil, Mana yang Akurat?
Para gubernur dari berbagai provinsi telah menyampaikan pendapat langsung kepada Menteri Keuangan agar kebijakan tersebut dapat dipertimbangkan ulang demi menjaga kelangsungan program pembangunan daerah.
Sherly menjelaskan bahwa pemotongan dana transfer ini dapat membuat ruang fiskal daerah semakin terbatas. Ia menungkap, sebagian besar anggaran yanga da saat ini hanya cukup untuk menutupi belanja rutin dan kebutuhan operasional pemerintahan.
Lebih lanjut, belanja infrastruktur ikut terdampak. Untuk itu, para kepala daerah meminta agar pemotongan dana transfer tidak dilanjutkan untuk mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Sherly mengungkap bahwa Menkeu Purbaya berkomitmen mencari solusi terbaik agar pertumbuhan ekonomi daerah tetap stabil tanpa mengorbankan keseimbangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Lebih lanjut ia mengatakan potongan anggaran tersebut kemungkinan akan direlokasi melalui kementerian dan lembaga. Nantinya hasil relokasi tersebut akan disalurkan kembali ke daerah sesuai program yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Mudah-mudahan Pak Menteri Keuangan bisa berkomunikasi dengan baik mencari solusi yang baik sehingga kita untuk ke depan pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan dengan baik, gaji P3K dan belanja pegawai tetap jalan, pertumbuhan ekonomi sesuai yang diharapkan pun tetap jalan,” kata Sherly.
Senada dengan Sherly, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem juga berharap tidak adanya potongan TKD agar pembangunan infrastruktur daerah tetap berjalan optimal.
“Ya, semuanya kami mengusulkan supaya tidak dipotong. Anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing,” ujar Mualem.
(Raidi/Budis)
