BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan apreasi tiga program kolaborasi terintegrasi yang diinisiasi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta RSUD Bandung Kiwari.
Farhan menyebut, kolaborasi ini dinilai penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kota Bandung. Oleh karena itu, kata Farhan, sudah seharusnya para OPD bersinergi dibanding berkompetisi antar satu sama lain.
“Ini sebuah terobosan baru kolaborasi antara tiga OPD di Pemkot Bandung yang menunjukkan bahwa Kota Bandung ini fokus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” kata Farhan, di Bandung Kiwari, Selasa (4/3/2025).
Nantinya, RSUD Bandung Kiwari selaku fasilitas kesehatan yang dimiliki Kota Bandung, akan menyediakan layanan adminduk bertajuk gerai untuk layanan istimewa (Geulis Kiwari), Senandung Perdana, dan kepedulian terhadap kekerasan pada anak dan perempuan (Katresna) yang fokus memberikan layanan pada para korban.
“Jadi sekarang di RSUD Bandung Kiwari sudah ada pelayanan terpadu, baik untuk dukcapilnya, penanganan korban kekerasan seksualnya, dan juga edukasinya juga sekalian ada di sini,” ucapnya
Untuk Geulis Kiwari sendiri, kata Farhan, layanan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan administrasi kependudukan bagi warga Kota Bandung, khususnya bagi bayi baru lahir dan keluarga mereka.
Geulis Kiwari menyediakan layanan “3 in 1” bagi bayi yang lahir di rumah sakit ini yaitu orang tua akan langsung mendapatkan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) baru, dan Kartu Identitas Anak (KIA).
“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata yang mempermudah warga. Sekarang, bayi yang lahir di RSUD Bandung Kiwari akan langsung mendapatkan dokumen kependudukan tanpa harus melalui proses yang berbelit,” ujarnya.
Selain itu, gerai ini juga melayani pembuatan Akta Kematian, perekaman KTP elektronik, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Saat disinggung terkait kasus kekerasan yang masih terjadi pada anak dan perempuan di Kota Bandung, Farhan mengungkapkan, fenomena tersebut layaknya gunung es, terlihat sedikit dipermukaan namun bukan nilai sebenarnya.
BACA JUGA:Â
Pemkot Bandung Klaim Jumlah KBS Meningkat, Target 500 di Maret 2025
Pemkot Bandung Bakal Rubah Langkah Pasar Murah Agar Tepat Sasaran
Oleh karena itu, dirinya berharap, tiga program terintegrasi ini bisa menjadi wadah bagi masyarakat, yang tidak memiliki pengetahuan terkait cara pelaporan kasus perundungan maupun kekerasan pada anak dan perempuan.
“Sekarang ini baru ada 4 sampai 5 kasus ya. Jadi 4 sampai 5 kasus artinya apa? Artinya sebetulnya ada tujuh kali lipat di bawahnya yang tidak terbuka. Nah biasanya ketidakterbukaan ini karena ketidaktahuan,” katanya
Selain itu, pihaknya juga akan berjuang agar korban kekerasan anak dan perempuan bisa tercover oleh pemerintah dan yang berasal dari pemerintah pusat.
Sebagai informasi, dalam penanggulangan masalah tersebut, Pemkot Bandung saat ini masih menganggarkan lewat APBD.
Hal tersebut ditujukan untuk menimbulkan kesadaran terkait pentingnya kesadaran pada korban kekerasan anak dan perempuan di Indonesia.
“Walaupun penanganan korban kekerasan secara medis tidak di cover oleh BPJS, namun sekarang ini kami masih bisa meng-cover dari APBD. Tapi berikutnya kami akan berjuang untuk mendapatkan cover dari anggaran pemerintah pusat atau provinsi,” ungkapnya.
“Kami pun berharap bahwa duplikasi-duplikasi di kota dan tempat lain, justru akan menimbulkan kesadaran, perlindungan bagi perempuan dan anak di seluruh Indonesia,” pungkasnya
(Rizky/Budis)
