BANDUNG,TM.ID: Kebakaran yang terjadi di TPAS Sarimukti, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat berbuntut panjang. Kendati kobaran api telah sepenuhnya padam, masalah sampah masih menyelimuti Bandung Raya yang meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat.
Menyikapi persoalan ini, Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar focus group discussion (FGD) bertajuk Pengelolaan Sampah di Jawa Barat, dengan melibatkan stakeholder terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jabar, DPRD Kota Bandung, DPD PKS Bandung Raya serta aktivis lingkungan.
Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu menuturkan, banyak poin yang didiskusikan menyikapi persoalan sampah. Salah satunya darurat sampah kali ini besar kemungkinan kata dia akan berlangsung panjang, sebab kendati kebakaran TPAS Sarimukti telah padam. Namun daya tampungnya sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipaksakan.
“Hanya setengah yang bisa masuk. Itu posisinya super darurat, karena aslinya sudah overload 700 persen. Nah ini mau gimana? Pemprov Jabar saya dengar sudah enggak mau darurat, saya enggak tahu Kota Bandung mungkin Pemkotnya masih mau menerapkan darurat. Tapi menarik, darurat sampah bukan solusi. Harus ada langkah-langkah, terobosan, lompatan dari pemerintah provinsi, pemerintah kota,” terang Haru kala sela-sela FGD di ruang Fraksi PKS DPRD Jabar, Rabu (25/10/2023) kemarin.
BACA JUGA: Antisipasi Terjadinya Banjir dari Tumpukan Sampah, Pemkot Bandung Gelar Rapat Koordinasi
Maka dari itu dia berharap, Pemprov maupun pemerintah kota/kabupaten Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dapat menyingkirkan ego sektoral sementara waktu, guna mengurai masalah sampah yang terjadi saat ini.
“Saya kira kita harus betul-betul kolaborasi. Kalaupun selama ini banyak langkah yang dilakukan Pemprov Jabar, saya atas nama DPRD Fraksi PKS mengucapkan terimakasih. Dari Pemkab, Pemkot Bandung Raya juga terimakasih. Tapi ini belum selesai. Jadi kita bersama-sama bekerja keras, supaya masalah ini selesai dan tuntas dari akar. Melibatkan masyarakat, anggaran yang cukup, regulasi, fasilitasi. Bahkan dengan pemerintah pusat kita juga harus komunikasi, supaya kita keroyok karena berat masalah ini,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Haru mengaku pihaknya juga turut menyoroti TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung yang belum juga menemukan titik terang, kendati telah memiliki investor dari Jepang untuk pengelolaannya. Sebab, dalam FGD kali ini disinyalir eksekusinya akan molor.
“Legok Nangka ini sudah 18 tahun, masa enggak selesai-selesai. Mau berapa lama lagi? Harus ada terobosan. Legok Nangka juga enggak bener, katanya 2025 terus 2026. Mungkin mundur lagi. Kalau kira-kira dengan KPBU enggak bisa, stop. Pakai opsi lain,” ungkapnya.
Dia menilai, bila PT Sumitomo selaku pemenang lelang TPPAS Legok Nangka sulit merealisasikan, ada baiknya Pemprov Jabar melakukan pinjaman multi years. Sebab darurat sampah yang tengah terjadi di Bandung Raya diakuinya sudah tidak dapat ditolerir lagi.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Pastikan Kekeringan Tidak Pengaruhi Inflasi
“Misal multi years. Bisa kok ngutang Rp4 triliun buat pembiayaannya. Bikin masjid gede (Masjid Raya Al-Jabbar) bisa, Legok Nangka juga bisa. Janga berharap ke swasta. Saya kira Jawa Barat harus bisa. Jawa Barat beserta Pemkab, Pemkot di Bandung Raya harus siap. Ini kita harus selesaikan sendiri,” tuturnya.
Sementara terkait dicabutnya darurat sampah oleh Pemprov Jabar, Haru mengaku hak tersebut tidak masalah dilakukan asal tidak lepas tangan dalam membantu pemerintah kota/kabupaten. Khususnya dari segi anggaran, dimana menurutnya sangat dibutuhkan dalam menangani persoalan tersebut.
“Boleh saja enggak darurat, tapi alokasikan anggaran yang cukup. Minimal 2 persen dari APBD. Banyumas 6 persen dari APBD baru beres urusannya. Kalau kita (Pemprov) 0,6 persen ya enggak beres,” kata dia.
Komitmen itu harus ditunjukkan dengan kebijakan, program, anggaran. Harus total, serius dan commit. Enggak bisa dengan langkah biasa. Misalnya punten Pemprov hanya membantu, bukan begitu. Kota/kabupaten enggak punya lahan. Regional harus Pemprov. Harus tampil, bertanggungjawab terhadap TPPAS regional, termasuk Legok Nangka dan Sarimukti,” tambah Haru.
(Dang Yul/Masnur)
