BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID – Pelayanan publik di hari pertama kerja usai libur Idulfitri 1447 Hijriah di Kota Bandung mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah warga mengaku pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) berjalan cepat, mudah, dan memuaskan.
Yuni Wahyuni, warga Jatihandap, Cicaheum, yang datang untuk mengambil dokumen akta kelahiran, mengaku terkesan dengan pelayanan yang ia terima.
“Sangat memuaskan. Antriannya enggak lama, cara pengambilannya juga cepat, dipermudah,” ujarnya, Rabu (25/3/2026).
Meski demikian, ia berharap layanan publik tetap memberikan opsi bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan sistem digital.
“Kalau bisa online juga bisa, tapi offline juga tetap ada. Soalnya ada yang enggak bisa pakai HP,” katanya.
Hal serupa disampaikan Suwito, warga Bandung yang mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ia menilai pelayanan di hari pertama kerja sudah berjalan lancar.
“Alhamdulillah sudah mulai lancar. Harapannya ke depan bisa lebih lancar lagi,” ucapnya.
Sementara itu, Rini, warga Cibangkong, juga merasakan kemudahan layanan. Ia bahkan menyebut proses pelayanan berlangsung sangat cepat.
“Masih sepi jadi cepat. Satu menit sudah selesai. Petugasnya juga ramah-ramah,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bandung memastikan seluruh pelayanan publik langsung berjalan optimal pada hari pertama kerja usai libur panjang.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain telah meninjau Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (RSKGM) serta Mal Pelayanan Publik (MPP). Dari hasil pemantauan, seluruh layanan sudah kembali beroperasi secara penuh.
“Pelayanan sudah 100 persen berfungsi. Tidak ada kendala berarti di hari pertama kerja ini,” ujar Iskandar di MPP.
Ia menjelaskan, tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) pada hari pertama kerja juga tergolong tinggi. Dari total pegawai, sebanyak 96 persen telah kembali bekerja.
“Pegawai yang masuk hari ini sekitar 96 persen. Sisanya 4 persen itu karena cuti dan sakit. Tidak ada yang tanpa keterangan,” ungkapnya.
Iskandar menegaskan, khusus untuk layanan publik, tidak diperkenankan adanya sistem work from anywhere (WFA). Seluruh petugas pelayanan diwajibkan hadir langsung untuk memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik.
“Kalau pelayanan itu tidak boleh ada yang WFA. Harus 100 persen masuk. Kecuali yang di back office atau yang berbasis aplikasi digital,” ungkapnya.
