Kenapa Kemenkominfo Diubah Jadi Kementerian Komunikasi dan Digital? Ini Alasannya

Kementerian Komunikasi dan Digital KKD
(Dok. Kementerian Komunikasi dan Digitial)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Pemerintah menyampaikan alasan kenapa nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (KKD).

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menjelaskan, perubahan nomenklatur Kemenkominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan wujud komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subiantodalam mempercepat transformasi digital.

Dijelaskan, perubahan nama ini mengisyaratkan ada political will yang cukup besar dari Kabinet Merah Putih bentukan Presiden Prabowo.

“Sehingga digital menjadi tema yang penting di dalam Kementerian ini,” tegas Nezar di Gedung Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta, Senin (21/10/2024), seperti dilansir Antara.

Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari visi besar pemerintahan Prabowo-Gibran yang menjadikan digitalisasi sebagai tema utama dalam berbagai aspek kebijakan.

Oleh karena itu, dia mengatakan penyesuaian struktural akan dilakukan dalam kementerian untuk mendukung fokus baru tersebut. Proses penyesuaian itu, termasuk perubahan nama dan juga mungkin logo akan dilakukan secara bertahap.

Penyesuaian ini akan dilakukan setelah adanya koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta seluruh jajaran terkait.

“Besok ada rapim (rapat pimpinan) dulu kita dari pagi. Kita coba rumuskan, tajamkan, kemudian langsung bergerak,” ucap Nezar.

BACA JUGA: Tunggu Respon Google dan Meta, Kominfo Ajukan 25 Ribu Keyword Judi Online

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan perubahan nomenklatur tersebut untuk menjawab tantangan zaman yang kian berkembang ke ranah digital.

Selain itu, isu digitalisasi merupakan salah satu fokus yang tertuang dalam program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Jadi memang sudah menjadi fokus sesuai dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo bahwa kita juga akan menitikberatkan kepada digital, jadi nama Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi nama Kementerian Komunikasi dan Digital, disingkatnya Komdigi,” ujar Meutya.

Nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika diubah menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

 

(Aak)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
DJP
DJP Dukung UMKM Naik Kelas via PP Nomor 20 Tahun 2026
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Berita Lainnya

1

Jembatan Cirahong, Satu-satunya Jembatan Susun di Indonesia

2

3

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

4

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

5

Titi DJ & Thomas Djorghi Rilis Duet Bertemu 5000 Detik
Headline
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik