Ketua Fraksi Golkar Ingin Kepala Daerah Dipilih DPRD seperti Era Soeharto

Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ketua Fraksi Golkar MPR Melchias Markus Mekeng . (Partai Golkar)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Ketua Fraksi Golkar MPR, Melchias Markus Mekeng, mendukung usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menginginkan kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD seperti zaman Orde Baru era Soeharto.

Ia menyebut, pemilihan kepala daerah secara langsung tak menjamin daerah bakal tambah maju. Pasalnya, banyak kepala daerah terpilih karena politik uang, sehingga mereka lebih memilih cari uang saat memimpin.

“Ini bukan keputusan Golkar ya, ini pendapat pribadi saya. Saya lebih suka dipilih oleh DPRD karena terus terang dengan dipilih langsung oleh rakyat juga tidak membuat daerah-daerah tambah maju,” kata Mekeng, Rabu (30/7/2025).

Alih-alih membuat kebijakan yang inovatif bagi daerahnya, kata Mekeng, kepala daerah yang dipilih langsung malah bergantung pada kebijakan pusat.

Selain itu, Mekeng juga menilai kepala daerah yang dipilih langsung lebih sibuk mencari uang untuk memperkuat jabatannya di periode kepemimpinannya.

“Jadi menurut saya lebih bagus dari zaman dahulu, zaman Pak Harto. Kalau DPRD pilih, dipilih orang yang udah benar-benar,” katanya.

Mekeng mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung juga menimbulkan pemimpin yang tak kompeten karena pemenangnya lebih sering ditentukan faktor uang.

Menurutnya, apabila pilkada melalui DPRD, maka orang-orang berduit belum tentu terpilih menjadi kepala daerah.

“Enggak asal orang yang punya duit, terus bisa jadi bupati, jadi gubernur. Tetapi orang-orang yang punya kualitas, kemampuan pemimpinnya, integritasnya segala macam,” katanya.

Baca Juga:

Usai Laporkan Roy Suryo, Paiman Ungkap Pertemuan dengan Jokowi

Terkena Getah Isu Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat: Merusak Reputasi Kami

Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin terkait kepala daerah dipilih oleh pemerintah pusat atau DPRD masing-masing.

“Pola yang pertama gubernur sebagai perwakilan pemerintahan pusat ditunjuk oleh pemerintah pusat. Tetapi bupati, karena dia bukan perwakilan pemerintah pusat, maka bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD,” kata Muhaimin.

(Dist)

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
SPMB Kota Bandung
Pendaftaran SPMB Kota Bandung Jenjang SD dan SMP Tahap 1 2026 Dibuka
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Berita Lainnya

1

7 Aplikasi Menambah Like TikTok Gratis

2

Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional

3

4

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

5

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung
Headline
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri