JAKARTA,TM.ID: Penyidik KPK memanggil seorang pegawai Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sampang sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Pemeriksaan di Polres Sampang, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, atas nama Fahru Rosi, pegawai Bank BRI KC Sampang,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Fahru Rosi juga dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana suap dalam pengelolaan dana hibah di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan tersangka Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS).
BACA JUGA:Â Ayah di Karawang Cabuli Anak Kandung Selama 7 Tahun Hingga Hamil
Penyidik KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim, yakni Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS.
BACA JUGA :Â Ayah di Karawang Cabuli Anak Kandung Selama 7 Tahun Hingga Hamil
Dua tersangka selaku pemberi suap adalah Abdul Hamid (AH), Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas), serta koordinator lapangan pokmas Ilham Wahyudi (IW) alias Eeng.
Untuk kebutuhan penyidikan, para tersangka untuk 20 hari ke depan ditahan terhitung mulai 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.
Penyidik lantas memperpanjang masa penahanan tersangka STPS dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari ke depan, mulai 4 Januari hingga 12 Februari.
Tersangka STPS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, sementara RS dan AH ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, serta IW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.
Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sementara itu, AH dan IW sebagai pemberi suap, disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(Dist)
