TERNATE, TEROPONGMEDIA.ID – Sejumlah mahasiswa yang terhimpun dalam Lembaga Pemerhati Jasa Konstruksi (LPJK) Ternate meminta Menteri PUPR untuk mencopot Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Maluku Utara (BPPW Malut). Tuntutan mahasiswa tersebut merupakan buntut tidak selesainya pengerjaan proyek sarana air bersih.
Tuntutan ini disampaikan saat aksi di depan Kantor BPPW Malut di Kelurahan Kasturian Ternate Utara, Rabu (29/5/2024).
Dalam tuntutannya, mahasiswa menyatakan Kepala Balai dianggap gagal mengawal proyek sarana air bersih tahun 2019 dan 2023 di Desa Limbo dan Desa Lohobuba Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Taliabu.
BACA JUGA:Â Diduga Tipu Belasan PTT Seorang ASN Pemkot Ternate Bisa Raup Ratusan Juta
Selain itu, mahasiswa juga meminta KPK atau instansi terkait yang memiliki kewenangan untuk untuk segera periksa pengguna jasa dan penyedia jasa pada pekerjaan sarana air bersih tersebut karena diduga telah menimbulkan kerugian negara.
“KPK atau instansi terkait yang memiliki kewenangan agar segera periksa pengguna jasa dan penyedia jasa pada pekerjaan ini”, ujar Korlap aksi Mulki Sjahdi di sela aksi, Rabu (29/4/2024).
Sementara itu, dari sumber data LPSE Kementerian PUPR tahun 2019, terdapat rangkaian kegiatan yang ditangani BPPW Provinsi Maluku Utara.
Salah satunya adalah proyek Sistem Penyediaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan (SPAM-IKK) di Pulau Limbo, dengan nilai proyek Rp24 miliar.
Meski telah melewati batas waktu penkerjaan, namun dampak dari pekerjaan tersebut belum dirasakan oleh masyarakat alias gagal konstruksi.
Proyek tersebut terkesan terbengkalai dan sengaja dibiarkan begitu saja oleh BPPW Maluku Utara.
Kemudian pada 12 Juni 2023, telah dilanjutkan kembali pekerjaan pembangunan jaringan pipa bawah laut dengan nama kegiatan optimalisasi SPAM Pulau Limbo Kabupaten Pulau Taliabu dengan nilai lagi Rp28,2 miliar.
Pekerjaan tersebut memiliki kurun waktu 9 bulan, yakni dari Juni 2023 hingga Maret 2024. Namun belum selesai dikerjakan oleh penyedia jasa, bahkan setelah diberikan perpanjangan waktu selama 45 hari.
(Masri/Budis)
