BANDUNG, TEROPONGMEDIA.IDÂ — Widiyanti Putri Wardhana, putri konglomerat Wiwoho Basuki Tjokronegoro, resmi ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dalam Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Widiyanti, yang akrab dengan nama Widi, memiliki latar belakang yang kuat di bidang agribisnis dan energi.
Ia meniti karier di PT Teladan Prima Agro (TPA), perusahaan yang bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.
Di bawah kepemimpinannya, perusahaan berhasil memperluas bisnis dan meningkatkan produktivitas.
Widi juga berpengalaman sebagai komisaris di beberapa anak usaha perusahaan tersebut, menjadikannya figur penting dalam industri agribisnis.
Selain itu, Widiyanti merupakan istri dari Wishnu Wardhana, mantan direktur utama PT Indika Energy Tbk, perusahaan energi besar di Indonesia.
Ia memiliki latar belakang pendidikan internasional dari Pepperdine University di bidang Administrasi Bisnis, yang memiliki visi yang luas dalam pengelolaan perusahaan.
Widiyanti berharap mampu memberikan dorongan signifikan bagi pariwisata Indonesia bersama Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.
Keduanya memiliki tanggung jawab untuk memperkuat sektor pariwisata sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara dan mempromosikan Indonesia sebagai destinasi wisata global.
Sebagai Menteri Pariwisata, Widiyanti tidak hanya akan meningkatkan jumlah wisatawan. Tetapi juga mengembangkan pariwisata berkelanjutan, yang dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal dan menjaga kelestarian budaya serta lingkungan.
BACA JUGA : Resmi, Prabowo Lantik Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana
Tantangan Koordinasi Antar Kementerian
Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Prof. Slamet Rosyadi, memprediksi bahwa tantangan terbesar dalam Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah koordinasi antarkementerian.
Dengan jumlah kementerian yang mencapai 48, Prof. Slamet menilai koordinasi akan semakin kompleks, baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Semakin banyak kementerian, semakin sulit koordinasinya. Tantangan ini juga akan berdampak pada pemerintah daerah, terutama dalam penyesuaian nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) agar sejalan dengan perubahan di pusat,” ujar Prof. Slamet mengutip dari ANTARA, Selasa (22/10/2024).
Ia menambahkan bahwa meskipun pemerintah daerah tidak perlu mengikuti jumlah kementerian secara langsung. Pengelompokan dinas dengan fungsi serupa tetap diperlukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang terbatas.
Dengan rekam jejaknya di dunia bisnis, serta dukungan dari Ni Luh Puspa. Widiyanti Putri Wardhana siap membawa perubahan untuk sektor pariwisata Indonesia.
(Hafidah Rismayanti/Budis)
