Nenek Saudah Korban Kekerasan Tambang Ilegal Titikan Air Mata di Ruang Rapat DPR

Nenek Saudah saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama LPSK dan Komnas HAM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Air mata Nenek Saudah jatuh dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama LPSK dan Komnas HAM di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026).

Saudah, seorang lansia korban dugaan penganiayaan mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perhatian negara terhadap kasus yang menimpanya usai menolak aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat.

“Saya sebagai korban yang bernama Saudah, berterima kasih atas kepedulian kalian semua. Tiada kusangka begini, atas kejadian ini yang akan sampai aku ke sini,” ucapnya terbata, sembari menahan tangis.

Baca Juga:

BNPB: Longsor Solok Merupakan Lokasi Tambang Ilegal

“Kalau memang tersangkanya satu orang, tidaklah mungkin rasanya separah ini ibunda kami. Bisa pula lagi diseret dan dibuang ke seberang sungai. Padahal tersangka sendiri mengakui ada beberapa orang,” ujar perwakilan keluarga dengan nada kecewa.

Bagi keluarga, kehadiran Saudah di Senayan bukan sekadar mencari simpati, melainkan menuntut keadilan yang mereka nilai belum sepenuhnya ditegakkan. Mereka mempertanyakan penanganan hukum yang hanya menetapkan satu tersangka, sementara luka fisik dan trauma yang dialami korban dinilai mustahil dilakukan oleh satu orang.

Keluarga juga mendesak agar Saudah mendapatkan pendampingan hukum yang benar-benar netral, sekaligus perlindungan menyeluruh sebagai korban, bukan hanya secara hukum, tetapi juga sosial. Pasalnya, sejak kasus penganiayaan mencuat, Saudah justru mengalami pengucilan di lingkungan tempat tinggalnya.

“Ibu kami dikucilkan dari masyarakat. Padahal beliau ini anak kandung Rajo Bagompo, tokoh adat di Lubuk Aro. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga martabat,” katanya.

Kasus Saudah kini menjadi ujian bagi komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan, terutama lansia, sekaligus mengusut tuntas dugaan praktik tambang ilegal yang diduga melibatkan kekuatan lokal di Pasaman. Keluarga berharap, RDP ini tak berhenti pada empati, tetapi berujung pada penegakan hukum yang adil dan menyeluruh.

Diketahui, Nenek Saudah menjadi korban penganiayaan pada 1 Januari 2026 setelah menolak aktivitas tambang ilegal di wilayahnya. Hingga kini, Polres Pasaman baru menetapkan satu tersangka berinisial IS alias MK.

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026, Cimahi Perkuat Pengelolaan Sampah Tingkat RT
SPMB Kota Bandung
Pendaftaran SPMB Kota Bandung Jenjang SD dan SMP Tahap 1 2026 Dibuka
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Pemprov Jabar Raih Penghargaan Pemda Terbaik Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting
Berita Lainnya

1

7 Aplikasi Menambah Like TikTok Gratis

2

Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional

3

4

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

5

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung
Headline
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri