JAKARTA,TM.ID: Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bachmid menilai, sanksi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari tidak akan membuat dampak besar pada pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.
“Tidak mempunyai implikasi konstitusional serta hukum apapun terhadap pasangan calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto Gibran dan Rakabuming Raka. Eksistensi sebagai “legal subject” Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional serta ‘legitimate‘,” kata Fahri melansir Antara, Selasa (06/02/2024).
Fahri menuturkan, dalam melihat putusan DKPP harus pada dua konteks yang berbeda, yaitu kedudukan konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan yaitu Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
BACA JUGA:Â Gibran Irit Bicara, Langsung Ngacir Ditanya Soal Sanksi DKPP Terhadap Ketua KPU
Adapun yang kedua, kata dia, bahwa dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi “a quo” tindakan dari KPU tidak sesuai dengan tata kelola administrasi pemilu, sehingga tidak terjadi menanggung pelanggaran etik.
Ia juga berpendapat, berdasarkan pertimbangan dari  yuridis putusan DKPP mengatakan, melaksanakan putusan MK, tindakan KPU selaku berlawanan tidak sejalan dengan tata kelola administrasi pemilu.
“Artinya KPU seharusnya segera menyusun rancangan perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagai tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, tetapi pada hakikatnya itu merupakan ranah etik yang tentunya dapat dinilai secara etik sesuai Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu,” ujar Fahri.
Sebelumnya, DKPP memberikan sanksi terhadap Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya, dianggap melanggar kode etik pada penerimaan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.
Hasyim Asy’ari terkena sanksi berupa peringatan keras terakhir. Di belakangnya enam anggota KPU lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin ikut terkena sanksi DKPP.
(Saepul/Dist)
