BANDUNG,TEROPONGMEDIA.ID — Sebagai bentuk penyediaan fasilitas untuk pembelian harga pangan di bawah standar pasar bagi masyarakat yang membutuhkan, realitas kegiatan Pasar Murah kadang tak sesuai dengan peruntukan.
Ketidaktahuan informasi masyarakat dengan kondisi ekonomi masyarakat yang menengah kebawah mengakibatkan program pemerintah tersebut tak sepenuhnya dirasakan.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut, kedepan pihaknya akan berkoordinasi langsung dengan pihak kewilayahan untuk penyedian data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di daerah tersebut.
“Kami akan kerjasama dengan kewilayahan, ada pak camat, ada pak lurah. Supaya bisa mendata kira-kira siapa saja warga-warga yang emang secara kemampuan finansialnya kurangnya mampu,” kata Erwin, Kamis (27/2/2025).
Setelah itu, nantinya akan dilakukan kategorisasi sesuai dengan keadaan ekonomi untuk pengutamaan dalam hal pembelian bahan pangan di pasar murah. Erwin mengaku, hal tersebut akan Pemkot usahakan di kegiatan pasar murah selanjutnya.
“Kita akan utamakan untuk pasar murah ini. Tapi kalau kemaren pertama, umum dulu. Nanti untuk kesini mungkin akan kita buat seperti itu,” ucapnya.
BACA JUGA:Â
Korban Judi Online Berpeluang Masuk dalam DTKS
Wakil Wali Kota Bandung Minta DSDABM Buatkan DED untuk Atasi Banjir
Saat disinggung terkait DTKS Kota Bandung, saat ini penerima manfaat di Kota Bandung berada di angka 112 ribu orang. Bahkan, menurutnya tak menutup kemungkinan jumlah asli masyarakat miskin Kota Bandung jauh lebih besar dari nilai tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya meminta agar kewilayahan bisa segera memperbaharui DTKS, terutama masyarakat miskin yang ada di Kota Bandung.
“Makanya saya meminta kepada kewilayahan Bukan hanya warga yang masuk dan berada di DTKS saja, tapi keseluruhan,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Usk)
