JAKARTA.TM.ID: Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menilai masa depan energi baru terbarukan (EBT) bergantung kepada siapapun pemimpin yang baru tahun 2024.
Calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 yang terpilih nanti, harus bisa menjawab semua tentang hal itu. Dia harus menentukan soal nasib Indonesia ke depannya.
Fahmy mengatakan, siapa pun presiden terpilih pada 2024Â mendatang harus mempunyai concern terhadap dunia dan menjadikan percepatan energi bersih sebagai prioritas programnya.
BACA JUGA:Â PWI Malut Jadikan PT Tekindo Energi Mitra Strategis dan Beri Apresiasi
“Kalau dari visi dan misi ketiga capres dan cawapres itu semuanya mencantumkan tentang upaya pemerintahan dalam mempercepat energi bersih atau green economy , Salah satunya, mendorong pensiun dini PLTU. Siapapun yang terpilih harus punya concern terhadapa dunia energi itu,” kata Fahmy kepada Teropongmedia.id, Selasa (21/11/2023).
Dia juga menyoroti terkait keputusan PT PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) untuk menunda penghentian operasi PLTU berbasis batu bara hingga 2030, yang alasannya karena terkendala pendanaan.
“Apabila implementasi dari visi dan misi tadi, masalah yang dihadapi dalam pensiun dini adalah dana, sumber dana yang sanat terbatas. Oleh karena itu, saya berharap dengan Presiden yang baru, mereka akan mendorong ketersediaan pendanaan atau sumber dan (bagi pensiun dini PLTU untuk beralih ke EBT) terutama yang berasal dari investor,” ucapnya.
Dia juga berharap presiden terpilih pada 2024 harus menciptakan iklim investasi di sektor EBT secara kondusif. Seperti, dengan mempermudah perizinan berinvestasi, memberi berbagai insentif fisikal hingga mendiskusikan harga jual beli tarif listrik yang baik bagi investor maupun PLN dan masyarakat konsumen.
“ini belum pernah dilakukan, belum pernah dibahas oleh capres dan cawapres, sehingga investor itu menghitung tarif Terbarukan (UUEBT) sebagai dasar dan payung hukum sebagai jaminan kepastian bagi investor.
BACA JUGA:Â Razman Arif Nasution Berharap Masyarakat Indonesia Tidak Terpecah Gara-Gara Pilpres 2024
“Saya kira itu percepatan yang harus dilakukan oleh presiden terpilih dan ini saya kira harus menjadi prioritas. Jadi visi dan misinya sudah ada, cuma bagaimana implementasi dan realisasinya. Harus ada upaya percepatan-percepatan yang harus dilakukan , sehingga target dari zero emission lewat pensiun dini PLTU dapat dicapai,” ungkapnya.
Laporan wartawan Jakarta : Agus Irawan
