BANDUNG BARAT, TEROPONGMEDIA.ID —Â Sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Massa (Ormas), Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Musyawarah Rakyat Bandung Barat (Musra) bertajuk “Bade Kumaha Bandung Barat di Pilkada 2024?” di Bale Pare, Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Minggu 9 Juni 2024.
Hasilnya, mereka mendorong agar Partai Politik mengusung putra daerah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati-Wakil Bupati Bandung Barat periode 2024-2029.
Salah seorang tokoh masyarakat, Kustiwa Kartawiria mengatakan kesepakatan mendorong putra daerah karena mereka memahami kebutuhan akan penyelesaian masalah di Bandung Barat.
Selain itu, putera daerah bakal lebih faham dan mempunyai rasa tanggungjawab sehingga akan berusaha menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di KBB.
Sebaliknya jika mendatangkan calon dari daerah lain, tidak bakalan paham tentang karakteristik dan permasalahan Bandung Barat .
“Nggak menjamin, apalagi sekedar hanya ingin menjadi pemimpin daerah tidak jelas visi misinya dan tidak paham Bandung Barat. Dan tidak menjamin , KBB akan terlepas dari persoalan-persoalan yang ada pada saat ini,” tegasnya.
BACA JUGA:Â Golkar Berjaya di Bandung Barat, Edi Rusyandi Berpeluang Maju Pilkada
Ia menegaskan, jika Bandung Barat itu menghadapi segudang permasalahan , kondisinya jauh panggang daripada api dari tujuan pemekaran.
“Ini permasalahan saya tidak berbicara teknis dan data kalau ngomong dari hasil statistik dan sebagainya itu hanya kamuflase dari hitungan angka, tetapi dari esensi daripada permasalahan ini contoh dari konteks IPM dan sebagainya,” paparnya.
Persoalan lainnya yang dihadapi Pemkab Bandung Barat adalah tata kelola pemerintahan yang tidak baik. Intinya mereka harus punya kesadaran dan kepatutan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam tata kelola pemerintahan.
“Ini harus ada pemimpin yang mempunyai komitmen dan punya keberanian juga ketegasan untuk membenahi di lokasi sehingga mereka paham lagi dan menyadari bahwa kekuasaan itu bagian dari amanat publik artinya amat rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” paparnya lagi.
Kustiwa mencontohkan, kasus yang terjadi akibat ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang mengakibatkan
efektivitas dan sistem penggunaan anggaran pun jadi ngaco.
“Awalnya Bandung Barat belum pernah gagal bayar. Sekarang menjadi gagal bayar, ini juga disebabkan oleh konspirasi antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.
Jika kondisi tersebut dibiarkan dan kita tidak ada kesadaran dari masyarakat tentang prioritas putera daerah ini, maka persoalannya tidak akan pernah selesai.
“Makannya kita sepakat komponen-komponen masyarakat di sini mengadakan musyawarah dan di rekomendasikan kepada seluruh partai mengusung putera daerah),” ucapnya.
Ia berharap, untuk calon Kepala Daerah ini hanya dilihat elektabilitas dan popularitasnya saja. Tetapi dia juga harus mengukur bagaimana seorang pemimpin kelapa daerah yang bisa memberikan solusi terhadap bergudang-gudang permasalahan yang ada di Bandung Barat ini.
“Kita tidak tendensius siapa yang harus jadi, tetapi harus betul-betul kita fahami putra daerah yang paham dan sadar pada saat sekarang,” ucapnya lagi.
“Kalau cuma sekadar mau menjadi bupati tetapi tidak paham, bagaimana langkah yang harus ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan,” sambungnya.
(Tri/Usk)
