BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pekerjaan Rumah (PR) berat menanti Wali Kota Bandung Terpilih, Muhammad Farhan untuk menyelesaikan masalah banjir yang hingga saat ini belum tertangani dengan maksimal oleh Pemkot Bandung.
Sebab, berdasarkan data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, dari total 68 titik genangan masih ada 6 titik lagi yang belum tertangani, bahkan di Gedebage masih terdapat 17.000 meter kubik genangan air saat terjadi banjir.
Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung, Andri Rusmana mengatakan, terkait penyelesaian banjir ini harus menjadi fokus wali kota dan wakil wali kota terpilih dan dukungan anggarannya juga tentu harus diperhatikan.
“Jangan sampai semangat untuk menyelesaikan banjir ini luar biasa, tapi anggarannya kecil. Kami di DPRD siap berkolaborasi apalagi untuk menyelesaikan masalah di Kota Bandung,” kata Andri Rusmana, Kamis (6/2/2025).
Andri mengatakan, dalam menangani masalah banjir tersebut, Kota Bandung membutuhkan blue print dan kebijakan terkait saluran air dari hulu ke hilir karena hingga saat ini hal tersebut belum dimiliki oleh Pemkot Bandung.
“Sampai hari kita masih belum memilikinya, bagaimana kita mau menyelesaikan. Tapi pada hari ini semangat DSDABM, semangat Pemerintah Kota Bandung harus diapresiasi,” ucapnya
Menurutnya, langkah tersebut harus dilakukan Pemkot Bandung ke depan karena masalah banjir ini tidak hanya harus diselesaikan di hilir saja. Namun, harus dari hulu. Sehingga, perlu ada komunikasi lintas daerah antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.
“Beberapa waktu ke belakang, ini (komunikasi dengan daerah lain) seperti yang tidak mungkin, padahal tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan komunikasi,” ujarnya.
BACA JUGA:Â Hujan Deras Mengguyur Bandung, Beberapa Wilayah Disergap Banjir
Andri pun mengatakan, langkah tersebut sebetulnya bisa saja dilakukan dengan cara Pemkot Bandung bersurat ke Gubernur Jawa Barat agar bisa memfasilitasi Pemerintah Kota Bandung dan Kabupaten Bandung untuk berkolaborasi menyelesaikan masalah banjir ini.
“Namun yang harus digaris bawahi ini tidak hanya tugas DSDABM tapi tugas semua dinas, tugas semua OPD, dan semua pihak lintas sektor, termasuk masyarakat juga tidak boleh ada ego,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Usk)
