JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup bersama beberapa menteri kabinet serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kediamannya yang berlokasi di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Minggu malam (12/10/2025). Pertemuan itu berlangsung sekitar pukul 19.30 WIB dan berlangsung selama beberapa jam.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan, pertemuan itu merupakan kegiatan rutin mingguan yang dilakukan Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kemajuan sejumlah program strategis pemerintah.
“Beliau, seperti biasa, meng-update berbagai program penting, termasuk sistem keuangan, perbankan, serta isu terkait defisit ekspor,” ujar Prasetyo kepada awak media di Kertanegara.
Adapun pejabat negara yang turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait (Ara), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BIN Muhammad Herindra, Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo juga membahas efektivitas implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang diberlakukan sejak Maret 2025.
BACA JUGA:
Malam-malam Prabowo Panggil Menteri Hingga Ketua MPR ke Hambalang, Perihal Mendesak?
Politikus PDIP Ragu Jokowi Sambangi Prabowo Bukan Bicara Kebangsaan
“Presiden menanyakan apakah para pengusaha sudah menempatkan dananya di dalam negeri sesuai aturan baru. Hasilnya memang belum cukup menggembirakan, jadi perlu terus dipelajari,” jelas Prasetyo.
Prasetyo menambahkan bahwa topik mengenai pemotongan transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026 tidak termasuk dalam agenda pembahasan malam itu. Hal ini disebabkan pemerintah pusat telah lebih dulu melakukan komunikasi langsung dengan para kepala daerah terkait hal tersebut.
Selain membahas persoalan ekonomi, agenda pertemuan turut menyinggung isu pembangunan di Papua. Presiden Prabowo meminta agar komite pembangunan Papua yang baru saja dilantik segera melakukan koordinasi guna mempercepat pelaksanaan pembangunan di wilayah tersebut.
Peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo juga menjadi perhatian dalam diskusi. Prasetyo mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan kemungkinan agar pendanaan pembangunan serta revitalisasi pondok pesantren dapat dibiayai oleh APBN, meskipun wacana tersebut masih dalam tahap kajian mendalam.
“Presiden memerintahkan pendataan dan inventarisasi ulang seluruh bangunan pesantren untuk memastikan keselamatan menjadi prioritas utama,” tegas Prasetyo.
Pertemuan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat koordinasi lintas sektor, baik dalam aspek ekonomi nasional, pembangunan daerah tertinggal, hingga keselamatan infrastruktur pendidikan.
(Saepul)
