BANDUNG, SUAR MAHASISWA AWARDS — Ratusan sopir dan pengusaha bus pariwisata menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Bandung, sebagai bentuk protes terhadap larangan kegiatan study tour atau karyawisata bagi sekolah-sekolah di Jawa Barat. Dalam aksi tersebut, puluhan unit bus diparkir berjajar di sekitar kawasan Gedung Sate, menciptakan pemandangan yang tidak biasa dan menyebabkan kemacetan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama kota.
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Surat Edaran Gubernur Jawa Barat yang melarang kegiatan study tour sejak Mei 2025. Para pengemudi dan pelaku usaha pariwisata mengaku kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap pendapatan mereka. Banyak armada bus yang menganggur, cicilan kendaraan macet, dan sejumlah pegawai terpaksa dirumahkan karena sepinya permintaan perjalanan.
Dalam orasinya, para pendemo menyampaikan bahwa larangan study tour telah membuat sektor pariwisata terpukul, termasuk sopir, pemilik PO bus, pemandu wisata, hingga pedagang kecil di lokasi-lokasi tujuan wisata. Mereka meminta pemerintah provinsi segera mencabut kebijakan tersebut dan mengganti dengan regulasi yang lebih adil serta berpihak pada masyarakat kecil.
Massa aksi juga melakukan long march dan memarkirkan sebagian armada bus di Jalan Layang Pasupati, menyebabkan kemacetan panjang di wilayah sekitar Gasibu, Diponegoro, dan kawasan Cihampelas. Beberapa pengemudi ojek online dan warga mengeluhkan terganggunya aktivitas harian akibat jalur yang tertutup oleh kendaraan besar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, merespons aksi ini dengan menegaskan bahwa larangan study tour tetap diberlakukan. Ia menyebutkan bahwa kebijakan tersebut diambil demi mengurangi beban ekonomi keluarga siswa dan mendorong sekolah untuk fokus pada kegiatan pendidikan berbasis nilai dan karakter, bukan sekadar rekreasi.
Meski demikian, para pendemo menyatakan akan terus menyuarakan aspirasi mereka hingga pemerintah membuka ruang dialog dan memberikan solusi yang berpihak pada kelangsungan hidup para pekerja sektor pariwisata.
Aksi ini menjadi gambaran nyata bagaimana kebijakan yang tidak melibatkan konsultasi dengan pihak terdampak dapat memicu keresahan dan tekanan ekonomi, khususnya bagi pekerja harian dan pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas wisata pendidikan.
Penulis:
Bambang Ramdani
