BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap belum akan menaikan iuran BPJS Kesehatan pada tahun 2026 mendatang. Ia akan mempertimbangkan kenaikan iuran ketika ekonomi telah tumbuh di atas 6 persen.
“Ini kan ekonomi baru mau pulih, belum lari. Sampai ekonominya pulih, dalam artian tumbuhnya di atas 6 persen lebih,” kata Purbaya, usai konferensi pers, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025) melansir Antara.
Dengan begitu, Menkeu menegaskan untuk saat ini pihaknya belum akan menaikan iuran BPJS Kesehatan, melihat pertumbuhan ekonomi masih berada di level 5 persen. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 6 persen menandakan kemampuan ekonomi masyarakat telah cukup kuat untuk menanggung kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Purbaya juga akan mempertimbangkan kenaikan iuran apabila masyarakat, terutama kelas bawah yang menjadi peserta BPJS sudah memiliki daya beli yang lebih kuat.
“Dan mereka sudah dapat kerjaan lebih mudah, baru kami pikirkan menaikkan beban masyarakat,” ucap Purbaya.
Baca Juga:
BPJS Kesehatan Tekor, Tunggakan Peserta Tembus Rp10 Triliun
Pemerintah Bakal Hapus Seluruh Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Purbaya: Masih Didiskusikan
Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan
Selain memutuskan untuk belum menaikan iuran, Purbaya juga mengaku telah menyiapkan anggaran untuk menghapus tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Purbaya memastikan anggaran tersebut sudah dialokasikan dalam APBN 2026 dengan nilai mencapai Rp20 triliun.
“Tadi minta dianggarkan Rp20 triliun, sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan,” kata Purbaya usai rapat dengan BPJS Kesehatan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025) melansir Antara.
Perbaikan Tata Kelola
Lebih lanjut, Purbaya menekankan BPJS kesehatan agar melakukan perbaikan tata kelola. Salah satunya dengan melakukan evaluasi terhdapat aturan yang sudah tidak relevan, serta lebih efisien dalam melakukan pembelian alat kesehatan.
Purbaya juga menyoroti terkait jumlah sumber daya manusia, khususnya dibidang IT. Menurut Purbaya, 200 orang pekerja di bidang IT BPJS Kesehatan terlalu besar dan tidak efisien. Ia pun meminta BPJS Kesehatan untuk mengoptimalkan sistem teknologi informasi (IT) yang ada.
“Itu sudah (seperti) perusahaan komputer sendiri, gede banget. Ya sudah, saya bilang bikin lebih optimal dengan cara mengintegrasikan seluruh IT mereka seluruh Indonesia dan pakai AI (akal imitasi),” terang Purbaya.
Purbaya optimisitis bahwa integrasi sistem teknologi dapat mendeteksi masalah layanan kesehatan dengan efektif.
“Itu patut diinvestigasi. Yang begitu akan diselesaikan dengan cepat. Jadi, saya harapkan sih enam bulan ke depan itu (IT) sudah bekerja. Mereka bilang bisa. Kalau bisa sih harusnya BPJS kita merupakan IT di sistem rumah sakit yang terbesar dan terbaik di dunia,” jelasnya.
(Raidi/_Usk)
