JAKARTA, TEROPONGMEDIA.IDÂ — Wakil Ketua Komisi VII Rahayu Saraswati Djojohadikusomo mengatakan, seorang harus memasuku dunia politik untuk merubah kebijakan.
“Kalau misalkan mau untuk sistem yang ada itu berubah, kebijakannya mewakili masyarakat, dan konteks masyarakat saja itu luas banget. Jadi, kalau mau untuk ada yang bisa membuat kebijakan itu sesuai dengan keinginan, harus ada yang mau masuk ke politik,” kata Rahayu  dalam kesempatan Vanita Naraya bertajuk “Politik Parlemen dan Pemajuan Kepentingan Kelompok Rentan” di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (09/08/2025).
Ia mengatakan, apabila seseorang mau berkontribusi pada kesetaraan gender, inklusivitas serta isu lainnya tidak harus terjun ke politik. Namun, ketika seseorang ingin merubah suatu kebijakan maka harus masuk politik.
Ia pun menegaskan, untuk bisa berada di Parlemen harus melewati pemilihan legislatif (Pemilu) setiap lima tahun sekali.
Jika masyarakat tak setuju dengan sistem yang ada, maka dapat menggugat pada judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
“Harus masuk ke DPR supaya undang-undangnya diubah. Mau mengubah sebuah kebijakan, sistem, ya harus masuk dulu ke dalam sistem itu dan harus punya power to make the difference,” tegasnya.
BACA JUGA:
Keponakan Prabowo Usulkan #KaburAjaDulu Diganti #MerantauAjaDulu
Raja Juli Antoni Borong Kader PSI untuk FOLU Net Sink, Golkar: Alat Politik!
Lebih lanjut, Rahayu mengatakan, selama masuk politik bukan berdasarkan isu yang mau diperjuangkan, melainkan kekuasaan untuk sendiri, bukan berarti mendapatkan kekuasaan adalah hal buruk.
“Kalau dia mau mendapatkan kekuasaan, ambisinya itu adalah untuk memperjuangkan kesetaraan gender. Tidak buruk, bagus. Ambisi itu harus kita dorong,” tambahnya.
Ia pun meminta kepada masyarakat jangan bersentimen terhadap kepada politisi sedang berupaya melakukan yang terbaik dari mereka dengan sistem yang ada.
“Jangan terus istilahnya don’t hate the players, hate the game,” pungkasnya.
(Saepul/Aak)
