JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet (reshuffle) pada lima kementerian strategis sekaligus melantik pejabat untuk kementerian baru, Senin (8/9/2025). Lalu, apa perbedaan gaya reshuffle kabinet ala Prabowo dengan Jokowi di masa lalu?
Perubahan susunan kabinet pemerintahan Prabowo diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan.
Reshuffle kabinet dilakukan Prabowo pasca meledaknya situasi politik dan keamanan dalam negeri yang diwarnai demo anarkistis ribuan massa di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Presiden, kata Prasetyo, maka pada sore ini diputuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian.
Lima kementerian yang mengalami pergantian pimpinan adalah:
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- Menteri Keuangan;
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
- Menteri Koperasi dan UKM;
- Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Selain itu, pemerintah bersama DPR secara resmi telah menyepakati pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut dari pengesahan RUU Haji.
Presiden telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pembentukan kementerian baru beserta pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan memimpinnya.
“Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) mengenai pembentukan kementerian baru tersebut,” ,” jelas Prasetyo yang didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, seperti dilansir Antara, Senin (8/9/2025).
Pelantikan pejabat baru tersebut rencananya akan digelar sore hari di Istana Negara. Sejumlah tokoh telah terlihat memasuki Gerbang Pilar Istana Negara sekitar pukul 14.30 WIB.
Sejumlah tokoh tersebut di antaranya Anggota DPR Mukhtarudin, Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa, serta Kepala Badan Penyelenggara Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan.
Reshuffle Era Jokowi
Pada periode pertama Joko Widodo terpilih menjadi Presiden RI, reshuffle atau perombakan Kabinet Kerja dilakukannya pada Rabu (12/8/2015).
Perombakan kabinet ini terjadi setelah memanasnya polemik nasional selama beberapa bulan. Langkah ini dinilai sebagai respons atas performa kerja dan komunikasi pemerintah yang dinilai kurang impresif.
Mengutip laman Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Dr Gun Gun Heryanto, MSi selaku Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute dan Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, menyatakan bahwa reshuffle yang dilakukan Presiden Jokowi tersebut terjadi di tengah turbulensi yang dialami kabinet sejak awal.
Menurutnya, terdapat diskrepansi antara harapan publik dengan realitas kinerja pemerintah, terutama di bidang ekonomi dan politik, yang memicu ketidakpuasan luas.
Di bidang ekonomi, pelambatan pertumbuhan menjadi perhatian utama, meski tidak seluruhnya disebabkan faktor internal.
Sementara di bidang politik, berbagai polemik kebijakan yang dilontarkan oleh Menko Polhukam waktu itu memicu desakan untuk dilakukan pergantian.
3 model reshuffle ala Jokowi
Pertama, langkah kompromistis dengan kekuatan politik pendukung, seperti memberikan kursi kepada PDIP melalui Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Kedua, menciptakan keseimbangan baru dengan mereposisi elite, seperti menempatkan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Polhukam dan Pramono Anung sebagai penjaga gawang istana.
Ketiga, memberikan stimulan dengan memperkuat sektor ekonomi melalui penunjukan Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian dan Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan.
Namun, beberapa penunjukan dipertanyakan, seperti kapasitas Sofyan Djalil di Bappenas dan penempatan Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman. Hal ini dinilai sebagai bentuk kompromi politik Jokowi.
Pada akhirnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Namun, yang terpenting adalah apakah langkah ini mampu menjawab harapan publik dan memperbaiki kinerja kabinet.
Kerja nyata yang dirasakan rakyatlah yang akan menentukan kesuksesan pemerintahan Jokowi ke depan, bukan sekadar utak-atik kursi menteri.
(Aak)
