JAKARTA,TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia secara blak-blakan menyampaikan kabar terbaru pembahasan skema bahan bakar minyak atau BBM subsidi yang nantinya akan diberlakukan.
“Oh ya, kemarin sudah bertemu Pak Presiden Prabowo, Jadi, kemarin kami sudah diterima oleh Bapak Presiden, dan saya sebagai ketua Tim untuk membuat alternatif tentang subsidi yang tepat sasaran. Jadi, isunya saya ingin menyampaikan kepada teman -teman bahwa tetap subsidi itu tidak dicabut. Tetap semuanya ada subsidi,” kata Bahli, Rabu (27/11/2024).
Dalam kesempatan itu, Bahlil menjelaskan ada dua skema penyaluran BBM bersubsidi yaitu blending atau campuran. Dimana, subsidi dilakukan dengan dua skema yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan subsidi barang,
Alasan tersebut, kata Bahlil untuk meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memastikan subsidi diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.
“Skema ini kemungkinan besar itu blending. Blending antara ada subsidi barang dan sebagian subsidi BLT,” ucap Bahlil.
Bahlil mengaku sebagai ketua tim yang ditugaskan untuk merumuskan alternatif ini. Pengumuman resmi mengenai skema subsidi BBM akan disampaikan oleh Prabowo pada waktu yang dianggap sudah tepat.
“Kalau ditanya kapan akan diumumkan, nanti lihat hari dan tanggal yang baik,” sebutnya.
Menurut Menteri ESDM ini, pihaknya akan melaporkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memulai penyaluran BLT sebagai langkah awal reformasi penyaluran BBM subsidi.
“Habis ini saya akan laporkan dengan Menteri Keuangan, untuk yang awal -awalnya mungkin kita dorong dulu untuk bantalan.BLT jalan dulu,” pungkasnya.
Dia menambahkan, bahwa perubahan ini bertujuan agar subsidi tepat sasaran, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
BACA JUGA:Â Alih Subsidi BBM ke BLT Didukung DPR, Ini Alasannya
“Ini bagian dari strategi agar saudara-saudara kita begitu terjadi pergeseran subsidi, ini kan subsidi-nya tidak dicabut. Ini cuma bergeser saja.Angkanya, volumenya semua sama. Supaya apa? Ada keadilan.Ini dalam rangka Pak Presiden Prabowo ingin memastikan bahwa yang berhak menerima itu adalah masyarakat yang berhak,” ujarnya.
(Agus Irawan/Usk)
