SURABAYA, TM.ID : Hasil tinjauan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) per 18 Desember 2022 dari Kementerian ATR/BPN, capaian Sertifikat Hak Atas Tanah atau SHAT dan Potensi K1 di Jawa Timur (Jatim) mencapai 100 persen
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku optimistis program PTSL bisa selesai pada tahun 2024.
“Berdasarkan hasil tinjauan PTSL per 18 Desember 2022 dari Kementerian ATR/BPN, capaian Sertifikat Hak Atas Tanah atau SHAT dan Potensi K1 di Jatim mencapai 100 persen,” kata Khofifah dalam keterangan tertulisnya di Surabaya, Selasa (17/1/2023).
Mantan Menteri Sosial itu menjelaskan target SHAT Jatim sebanyak 812.665. Sementara capaian SHAT 787.325 ditambah potensi K1 36.227, sehingga menjadi 823.552.
Khofifah mengatakan persentase SHAT per 5 Januari 2023 untuk Jatim juga mencapai 100 persen, berdasarkan perhitungan K1 sebanyak 810.954, K2 (2), K3.1 (9.488), K3.2 (0) dibagi target SHAT sebesar 812.665.
Persentase realisasi peta bidang tanah (PBT) juga mencapai 100 persen. Perhitungannya berdasarkan pemetaan yang sudah diberkaskan sebanyak 820.499, K3.3 (278.490), K3.4 (62.328) yang selanjutnya dibagi dengan target 1.072.228 PBT.
“Alhamdulillah, persentase SHAT maupun realisasi PBT per 5 Januari 2023, Provinsi Jatim telah mencapai 100 persen untuk keduanya,” kata dia.
BACA JUGA:Â Menteri Agraria Pastikan Penyerahan Sertifikat Tanah Suku Anak Dalam
Berdasarkan catatan Kementerian ATR/BPN, capaian SHAT nasional 90 persen. Sementara 29 provinsi memiliki capaian SHAT lebih dari 70 persen. Untuk capaian PBT secara nasional mencapai 87 persen, dan 28 provinsi memiliki capaian PBT lebih dari 70 persen.
Lebih lanjut, Gubernur Khofifah mengungkapkan dalam kurun waktu 14 hari ke depan, secara nasional total PTSL K1 yang terbit mencapai 3.715.971 bidang. Sedangkan sisa target K1 yang harus diselesaikan sebanyak 459.738 bidang secara nasional.
Khofifah berharap semua pihak terus bahu membahu dan bekerja keras melakukan pemetaan dan pemberkasan secara masif, termasuk bagi bupati dan wali kota di Jatim.
“Kami optimistis sertifikat bisa terpenuhi di tahun 2024. Kami juga terus mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyukseskan. Apalagi, program ini tidak dikenakan biaya alias gratis,” kata dia.
(Budis)
