BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pelarangan study tour di Jawa Barat (Jabar) yang direncanakan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi mendapat perhatian dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pelarangan tersebut bisa berdampak negatif bagi pendapatan sektor bisnis pariwisata.
“Kalau kami dari pengusaha wisata pastinya akan terpukul kalau memang ada larangan. Kalau itu direalisasikan anak sekolah tak boleh berwisata atau karya wisata itu sektor wisata akan sangat terpukul,” ungkap Ketua PHRI KBB Eko Suprianto saat dikonfirmasi, Kamis (12/2/2025).
Menurut Eko, selama ini kunjungan siswa dari kegiatan study tour cukup dominan berwisata ke wilayah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Lembang, dan kunjungan ini lebih sering dilakukan pada hari kerja atau hari biasa.
“Di KBB untuk kunjungan study tour cukup dominan sekali. Jangankan di KBB, di Bali saja yang turis asing atau wisata internasional itu siswanya pasti banyak sekali. Apalagi KBB yang mainnya lokal, kebanyakannya atau hampir semua pengunjung di hari biasa itu siswa. Jadi selama ini weekdaynya diisi oleh anak sekolah atau kegiatan sekolah,” kata Eko.
Sehingga jika larangan tersebut benar-benar diterapkan, dampaknya diperkirakan akan merugikan seluruh pelaku bisnis pariwisata, hingga penurunan jumlah wisatawan hingga berkurangnya pendapatan bagi para pedagang.
“Jikapun direalisasikan efek dominonya banyak. Bukan hanya pengusaha wisata tapi travel juga pasti kena imbas. Pedagang kecil yang ada di kawasan wisata juga pasti kena,” ungkap dia.
BACA JUGA:Â Fetty Anggraenidini Bertemu Dedi Mulyadi, Siap Perjuangkan Beasiswa Pelajar Jabar
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk melarang study tour dan jual beli LKS di sekolah. Ia juga meminta Dinas Pendidikan Jabar untuk tidak membebani guru dalam mengurus laporan administratif ke depannya.
“Tidak ada lagi pikinik sekolah, saya gak mau. Piknik mah di rumah masing-masing, terus yang berikutnya suka ada tuduhan jual LKS segala macam yang itu dihindari gak usah,” ungkap Dedi seperti yang dikutip dalam media sosialnya ketika bertemu dengan jajaran Pemprov Jabar.
Detail lebih lanjut mengenai ketentuan ini masih akan didiskusikan bersama dengan rancangan program lainnya yang telah disiapkan.
(Haqi/Budis)
