BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoroti rendahnya gaji guru dan dosen di Indonesia, meski anggaran pendidikan 2025 mencapai Rp 724,3 triliun. Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan pendidik harus dibarengi dengan sistem insentif yang adil dan berbasis kinerja.
“Banyak di media sosial yang mengatakan, menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya kecil,” ujarnya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2025 di Bandung, Kamis (7/8/2025).
Sri Mulyani mengungkapkan, pemberian tunjangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerataan. Kualitas dan kontribusi para pendidik harus menjadi tolok ukur utama.
“Begitu jadi dosen kemudian punya hak privilese untuk tunjangan, tetapi kinerjanya tetap harus diukur,” tegasnya.
Baca Juga:
DPR: Gaji Guru Indonesia Idealnya Rp 25 Juta Per Bulan
Kenaikan Gaji Guru Jadi Prioritas, di Target 100 Hari Kerja Dikdasmen!
Tantangan Ekosistem Pendidikan
Sri Mulyani menilai, masalah gaji guru dan dosen adalah bagian dari tantangan membangun ekosistem pendidikan yang kuat. Anggaran pendidikan harus berdampak nyata pada peningkatan mutu SDM. “Apakah kita memberikan penghargaan atas pencapaian atau sekadar membagi uang demi pemerataan?” katanya.
Pada APBN 2025, pemerintah mengalokasikan 20% untuk pendidikan. Anggaran ini mencakup program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi 9,1 juta siswa, hingga Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) untuk 197 kampus negeri.
Dana tersebut juga digunakan untuk tunjangan profesi guru non-PNS bagi 477.700 guru, sertifikasi 666.900 guru, pembangunan dan rehabilitasi 22.000 sekolah, serta program baru makan bergizi gratis (MBG).
Selain itu, dana abadi pendidikan kini mencapai Rp 154,1 triliun dan ditargetkan naik menjadi Rp 175 triliun, untuk beasiswa dan riset melalui LPDP yang telah mengirim ribuan pelajar ke universitas top dunia, seperti MIT, Harvard, dan Oxford.
Pemerintah juga memberi insentif pajak riset bagi industri, melalui skema super tax deduction hingga 300%. Sri Mulyani berharap sinergi pendidikan dan industri dapat mendorong kemajuan sains dan teknologi nasional. (_usamah kustiawan)
