JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID – Kebijakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara (ASN) kembali menuai sorotan. Komisi II DPR menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek samping yang justru bertolak belakang dengan tujuan awal efisiensi.
Alih-alih menekan konsumsi energi, pelaksanaan WFH di akhir pekan dinilai bisa memicu peningkatan mobilitas masyarakat. DPR menyoroti kemungkinan ASN memanfaatkan momentum ini untuk bepergian lebih awal, sehingga menciptakan pola “long weekend” yang tidak terkontrol.
“WFH hari Jumat tidak ideal karena berpotensi menjadi long weekend,” ujar perwakilan Komisi II DPR.
Baca JUga:
WFH untuk ASN dan Swasta Diberlakukan Setelah Lebaran
Kondisi tersebut dikhawatirkan justru meningkatkan penggunaan bahan bakar dan aktivitas perjalanan, terutama pada hari Jumat. Padahal, kebijakan WFH sejatinya dirancang untuk mengurangi beban energi dan biaya operasional.
Selain itu, aspek efektivitas kerja juga menjadi perhatian. Penempatan WFH di hari terakhir kerja dalam sepekan dinilai berisiko menurunkan produktivitas, mengingat fokus kerja cenderung menurun menjelang akhir pekan.
“Kami khawatir tujuan efisiensi tidak tercapai jika mobilitas justru meningkat,” lanjutnya.
DPR pun mendorong pemerintah untuk mengevaluasi ulang skema pelaksanaan WFH, termasuk mempertimbangkan hari lain yang dinilai lebih optimal. Mereka menilai kebijakan ini harus dirancang dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi efisiensi energi, tetapi juga perilaku kerja dan pola mobilitas masyarakat.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan Jumat sebagai hari WFH dengan pertimbangan beban kerja yang relatif lebih ringan. Namun, DPR menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif.
