JAKARTA, TEROPONGMEDIA.ID — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai sebagai kebijakan paling menonjol dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dari survei hasil riset lembaga Poltracking Indonesia. Dalam survei tersebut, 22,7 persen responden menilai bahwa program sajian makanan gratis itu merupakan program prioritas yang paling memberikan manfaat dibandingkan kebijakan lain.
“Program makan bergizi gratis menempati urutan pertama, 22,7 persen responden menyatakan program tersebut paling bermanfaat,” ungkap Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, pada Minggu (19/10/2025).
Program MBG Ungguli Program Prioritas Lain
Di bawah MBG, program Bantuan Subsidi Upah (BSU) menempati posisi kedua dengan perolehan 13,6 persen. Selanjutnya, Kartu Indonesia Sehat (KIS) berada di posisi ketiga dengan 11,3 persen, disusul oleh Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebesar 9,7 persen.
Hanta juga menjelaskan bahwa program pemeriksaan kesehatan gratis (CKG) mendapatkan 8,8 persen suara, sementara dana desa hanya memperoleh 3,9 persen. Adapun program pembangunan 3 juta rumah subsidi mendapatkan dukungan 3,7 persen.
BACA JUGA:
Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Tak Luput dari Kasus Keracunan MBG
Sidang Kabinet Paripurna akan Jadi Ajang Evaluasi Pemerintahan Prabowo Subianto di Tahun Pertama
“Program Koperasi Merah Putih mendapat 3,4 persen suara, di bawahnya ada sekolah rakyat dengan 2,8%,” tambah Hanta.
Bahkan, program itu berhasil mengalihakn perhatian besar daripada kebijakan lain, seperti Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), misalnya, hanya mengantongi 0,1 persen suara. Sementara itu, program seperti sekolah unggulan Garuda, revitalisasi pasar, serta pengembangan kawasan ekonomi khusus bahkan tidak memperoleh suara sama sekali alias 0 persen.
Menurut Hanta, minimnya angka tersebut disebabkan oleh belum dirasakannya manfaat langsung dari program-program tersebut oleh masyarakat, mengingat usia pemerintahan yang baru berjalan satu tahun.
Survei Poltracking dilakukan pada 3–10 Oktober 2025, melibatkan 1.220 responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Survei ini memiliki margin of error sebesar ±2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung oleh tim enumerator yang telah terlatih.
Kasus Keracunan MBG
Pada sisi lain, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berjalan selama delapan bulan. Namun, sepanjang pelaksanaannya, program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu tak lepas dari insiden keracunan makanan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mencatat, bahwa lebih dari 4.000 siswa telah menjadi korban keracunan selama periode tersebut. Jumlah ini mencakup peserta didik dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.
Beberapa daerah melaporkan kejadian keracunan terkait konsumsi makanan dari program MBG. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur, misalnya, sebanyak 140 siswa dari SMP Negeri 8 Kupang dilaporkan mengalami keracunan pada 22 Juli 2025.
Para siswa tersebut harus mendapatkan perawatan di tiga rumah sakit setelah mengeluhkan gejala diare, mual, dan muntah.
Kejadian serupa juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Sebanyak 210 siswa dari jenjang TK hingga SMP dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Sebanyak 22 siswa di antaranya bahkan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Menanggapi insiden tersebut, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional segera melakukan uji laboratorium terhadap menu yang dikonsumsi saat kejadian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa makanan MBG saat itu terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli) dan Salmonella.
Maraknya kasus keracunan MBG menjadi perhatian serius, terutama mengingat program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi dan pendidikan generasi muda Indonesia.
Komitmen pemerintah terhadap program ini pun terlihat dari alokasi anggaran pendidikan tahun 2026, di mana 44,2 persen dana difokuskan untuk mendukung MBG.
Pramudya Kurnia, Dosen Ilmu Gizi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), mengungkapkan keprihatinannya atas insiden keracunan yang menimpa ribuan siswa. Ia mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
“Kalau bisa dinas kesehatan hadir di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) untuk mengevaluasi, kemudian memberikan rekomendasi,” ujar Pramudya pada Kamis (18/9/2025).
Ia menilai bahwa lemahnya pengawasan terhadap sistem distribusi dan pengelolaan pangan berskala besar turut menjadi faktor penyebab utama terjadinya keracunan.
Oleh karena itu, Pramudya menyarankan agar pemerintah segera mengambil langkah konkret dengan mengevaluasi bahan baku dan penyedia jasa (vendor), serta memberikan pelatihan dan sertifikasi kepada tenaga dapur.
“Pelatihan higienitas dan keamanan pangan wajib dilakukan. Juga penerapan checklist bahan baku makanan dan harus memperhatikan tanggal kadaluarsa bahan baku,” tambahnya.
Setiap insiden keracunan dalam program MBG harus ditangani dengan serius agar program ini dapat benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Evaluasi yang menyeluruh dan tepat sasaran menjadi sangat penting.
Untuk mewujudkan tujuan jangka panjang MBG, peran aktif pemerintah pusat dalam mengawal dan memperbaiki implementasi program menjadi faktor kunci. Hanya dengan keseriusan pengawasan dan peningkatan kualitas pelaksanaan, MBG dapat memberikan manfaat maksimal dari masa ke masa.
(Saepul)
