Airlangga Bilang Sampai Juni 2024 Pemerintah Ogah Naikan Tarif Listrik dan BBM

dhe
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.(web)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan kalau pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga Juni 20204. Hal itu berlaku untuk yang subsidi dan non subsidi.

“Diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak akan ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni 2024, baik itu yang subsidi atau non subsidi,” kata Airlangga dalam keterangannya, Selasa (27/2/2024).

BACA JUGA: Suara Partai Golkar Tinggi, Airlangga Mampu Dongkrak Kepercayaan Publik di Pemilu 2024

Airlangga menjelaskan bahwa keputusan disepakati dalam sidang kabinet Senin (26/2/2024), yang dipimpin oleh Presdien Joko Widodo (Jokowi).

Airlangga menyebutkan karena tidak ada kenaikan tarif listrik, maka Pemerintah harus mengeluarkan anggaran tambahan untuk PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero). Tambahan anggaran itu akan dipenuhi dari Sisa Lebih Anggaran (SAL) dan juga pelebaran defisit APBN 2024.

Menurut dia, hal itu  juga yang menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB.  Sebab subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM, membutuhkan  anggaran lebih besar untuk PT Pertaminan maupun PT PLN.

“Itu akan membutuhkan addtional anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 persen. Tahun depan juga dalam kerangka yang sama 2,4-2,8 jadi realistis,” bebernya.

Dia juga menyampaikan selain subsidi listrik dan BBM, ada pelebaran defisit APBN juga ikut disumbang oleh penambahan anggaran subsidi pupuk Rp 14 triliun dari sebelumnya Rp 26 triliun.

Lebih jauh dia mengungkapkan, penambahan pagu subsidi memang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat produksi padi di tengah ancaman EL Nino.

Selain itu, adanya program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Panggan yang mencapai Rp 22 triliun ikut menyumba peningkatam desifit APBN 2024.

BACA JUGA: Kabar Gibran Gabung Golkar, Airlangga: Sabar, Ini Berproses

“Biasanya sekitar 8-7 ton  pupuk subsidi dengan pupuk yang ada saat ini Rp 26 triliun itu hanya  5,7 jutabton, jadi jelas tidak cukup, itu  terlihat dari produksi padi, bukan hanya  karena pupuk tapi karena El Nino, itu turunnya banyak,” ungkapnya.

Laporan Wartawan Jakarta : Agus Irawan/Masnur

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
Raih WTP ke-10, KDS Minta Kinerja dan Pelayanan Terus Ditingkatkan
DJP
DJP Dukung UMKM Naik Kelas via PP Nomor 20 Tahun 2026
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Bupati Bandung Siapkan Langkah Terpadu Tangani Banjir, Sampah, dan Krisis Air saat Kemarau
Spanyol
Prediksi Skor Peru vs Spanyol: La Roja Bidik Kemenangan dalam Laga Uji Coba Internasional
bank bjb Dorong Sport Tourism Lewat Kesuksesan Suroboyo 10K di Kota Surabaya
bank bjb Dukung Sport Tourism dan Gaya Hidup Sehat via Suroboyo 10K di Kota Surabaya
Berita Lainnya

1

6 Daftar Wisata, Dulu Favorit Sekarang Ditinggal Pengunjung

2

Jembatan Cirahong, Satu-satunya Jembatan Susun di Indonesia

3

4

Jadwal Adzan Magrib Lombok Hari Ini 17 Maret 2025

5

Titi DJ & Thomas Djorghi Rilis Duet Bertemu 5000 Detik
Headline
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Puluhan Warga Kota Bandung Antusias Ikuti Program Padat Karya Tematik 2026
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
Desk Layanan Terpadu SPMB Kota Bandung Permudah Warga, Semua Kendala Terselesaikan di Satu Tempat
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik