AJI Minta Rancangan Publisher Rights Transparan untuk Publik

Perpres publisher rights
foto tangkap layar (Zoom)
-

Tidak ada video disisipkan.

JAKARTA,TM.ID: Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) meminta rancangan Perpres Publisher Rights transparansi untuk publik, untuk memastikan kompensasi yang diterima platform digital berimbang untuk membiayai produksi jurnalisme digital.

“Harus ada jaminan bahwa peraturan ini berdampak pada kesejahteraan jurnalis. Karena itu penting draft terakhir rancangan Perpres dibuka ke publik untuk mendapat masukan dan hasil terbaik,” kata Ketua Umum AJI Sasmito dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi Teropongmedia Sabtu (29/7/2023).

Ia menekankan, peraturan ini dapat dimonitoring dan diawasi oleh lembaga atau komite yang independen dari kepentingan platform, industri media, maupun pemerintah.

Namun demikian, otoritas badan pelaksana atau komite tersebut harus tunduk kepada Undang-undang Pers dan tidak keluar dari kewenangan Dewan Pers.

Australia Acuan Publisher Rights

BACA JUGA: Dampak Publisher Right Versi Google

Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) meminta kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengkaji kembali aturan Rancangan Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab Platform Digital untuk Jurnalisme yang Berkualitas.

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut menegaskan, bahwa substansi Perpres tersebut seharusnya tidak melenceng dari upaya memperbaiki ekosistem jurnalisme Indonesia.

“Tujuan kita semua adalah menciptakan bisnis media yang sehat dengan konten jurnalisme yang berkualitas,” katanya.

Akan tetapi, kata Wens, platform digital harus ikut dilibatkan sebagai kepentingan ekosistem informasi di Indonesia.

“Kebuntuan dalam pembahasan rancangan Perpres harus dipecahkan dengan mencari win win solution,” katanya.

Opsi yang bisa diterapkan di Indonesia, contohnya ‘designation clause’ yang diadopsi dalam Media Bargaining Code di Australia.

Sementara itu, Google Indonesia merespon  legalisir Perpres Publisher Rights dalam siaran pers pada Selasa (25/7/2023) kemarin yang menegaskan, rencana mereka tak akan menayangkan konten berita di platformnya.

Hal yang sama pernah  dilakukan Australia dan Kanada. Pemerintah Australia bisa melunakan Google melalui renegosiasi dengan tawaran win-win solution.

Apabila ancaman Google memang nyata, maka platform mesin pencari mereka dan situs agregator Youtube tidak akan menayangkan konten yang berasal dari penerbit media di Indonesia.

Efeknya penerbit media kehilangan traffic pembaca juga berpotensi kehilangan miliaran rupiah dari pendapatan yang selama ini dituai dari perusahaan teknologi tersebut.

 

 

(Saepul/Usamah)

 

 

Baca berita lainnya di Google News dan Whatsapp Channel
Berita Terkait
Berita Terkini
OJK Jabar
Penipuan Investasi Mantan Pegawai Bank Mandiri Taspen di Purwokerto, OJK Minta Korban Segera Melapor
500 Musisi Meriahkan Bandung Kota Angklung Festival 2026
500 Musisi Meriahkan Bandung Kota Angklung Festival 2026
Pameran Persib Hadir di Braga, Suguhkan Identitas Bobotoh Melalui Karya Seni
Pameran Persib Hadir di Braga, Suguhkan Identitas Bobotoh Melalui Karya Seni
Dihadiri Bupati Bandung, KH Ubaidillah Ruhiat Lantik Wakil Ketua DPR RI Jadi Ketua Alumni Cipasung
Dihadiri Bupati Bandung, KH Ubaidillah Ruhiat Lantik Wakil Ketua DPR RI Jadi Ketua Alumni Cipasung
maroko brazil
Prediksi Skor Maroko vs Norwegia: Duel Dua Tim Kuda Hitam Piala Dunia 2026
Berita Lainnya

1

2

Meski Matic, ini Catatan Berkesan BBM Kijang Kapsul LGX

3

Prediksi Skor Sporting vs Bodo/Glimt Liga Champions 2025/2026, Misi Comeback Lions di Liga Champions

4

Tips Mengobati Luka Melepuh Akibat Gigitan Tomcat, Jangan Digaruk!

5

Brace Cristiano Ronaldo Warnai Kemenangan Al Nassr atas Al Gharafa di Liga Champions Asia
Headline
rupiah hari ini
Rupiah Diprediksi Tembus Rp19.000 Akhir Juni 2026, The Fed Jadi Sorotan!
Farhan Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Farhan: Bandung Siap Jadi Kota Terdepan Implementasi AI Pelayanan Publik
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
Darurat Sampah Tidak Disetujui, Pemkot Bandung Siapkan Solusi Mandiri
dadan
Geser Dadan Hindayana, Prabowo Tunjuk Naniek Deyang Jadi Kepala BGN yang Baru