BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Akademisi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan berikan rapor merah untuk birokrasi di Kota Bandung. Kasus korupsi yang kembali mencoreng citra Kota Bandung jadi alasannya.
Seperti diketahui, KPK baru-baru ini menahan 5 orang atas kasus dugaan korupsi Bandung Smart City. Kelimanya yakni eks Sekda Ema Sumarna, tiga anggota DPRD Bandung periode 2024-2029 Ahmad Nugraha, Riantono, Yudi Cahyadi dan anggota DPRD Bandung periode 2019-2024 Ferry Cahyadi.
Sebelumnya juga KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) kepada Wali Kota Bandung Yana Mulyana bersama sejumlah orang dari kalangan birokrat seperti eks Kadishub Dadang Darmawan beserta eks Sekdishub Khairul Rijal dalam kasus yang sama.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Prodi Ilmu Hukum UPI Cecep Darmawan menyebut, warga Bandung sangat prihatin tindakan rasuah kembali mencoreng citra Kota Bandung. Dirinya pun mengatakan, pernyataan birokrasi bersih yang dicanangkan Kota Bandung hanya sebatas seremonial belaka.
Oleh karena itu, Cecep menegaskan, masalah integritas jadi hal yang mesti diperhatikan dan dijaga baik-baik oleh para calon pemimpin dan juga anggota DPRD Kota Bandung yang baru dilantik.
“Jadi warga Bandung amat prihatin dengan fenomena korupsi seperti itu, yang dicanangkan reformasi birokrasi, birokrasi bersih itu hanya lip service aja. Ini harus jadi warning kepada calon wali kota yang baru dan anggota DPRD yang baru,” kata Cecep Darmawan, Jumat (4/10/2024).
“Yang gitu sudahlah, itu harus jadi fenomena terakhir di Kota Bandung dan tunjukkan bahwa mereka yang di puncak pimpinan, di DPRD itu menjadi role model bagi masyarakat dan sudah saatnya Bandung dibangun dengan pemerintah yang anti korupsi,” sambungnya
Selain itu, Cecep juga mengungkapkan, budaya gratifikasi sudah mengakar kuat di birokrasi Kota Bandung. Oleh karena itu, dirinya menyebut birokrasi Kota Bandung termasuk yang buruk di Tanah Air.
BACA JUGA:Â Kolaborasi antara Pemkot Bandung, Perumda Pasar Juara, TNI, dan Polri Bersihkan Pasar
“Jadi birokrasi Kota Bandung itu birokrasi yang buruk ya, dan bukan cuma buruk dari sisi integritas tapi buruk juga dari sisi pelayanan. Pantas saja Kota Bandung susah maju, jalan macet, sampah numpuk karena birokrasi dan pelayanannya buruk,” ujarnya
Adapun untuk mengatasi buruknya birokrasi di Kota Bandung, Cecep beranggapan perlu ada penanganan secara pararel yang dilakukan, mulai dari proses rekrutmen politik yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.
“Saya kira harus ada sinergi pararel mulai dari rekrutmen politik, anggota dewan, birokrasi juga gak ada lagi main uang untuk kepala dinas harus transparan akuntabel,” pungkasnya.
(Rizky Iman/Usk)
