KOTA BOGOR, TEROPONGMEDIA.ID – Persoalan klasik sulitnya lulusan SMP masuk ke SMA Negeri akibat sistem zonasi kembali mencuat dalam agenda Reses II Tahun Sidang 2025-2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Fetty Anggraenidini
Bertempat di Kelurahan Pasir Mulya, Kecamatan Bogor Barat, Fetty menerima keluhan warga terkait minimnya kuota sekolah negeri di wilayah tersebut.
Politisi perempuan dari Fraksi Golkar ini menilai, penambahan unit sekolah baru (USB) tingkat SMAN sudah tidak bisa ditunda lagi.
Menurutnya, ketimpangan antara jumlah lulusan SMP dengan daya tampung SMAN yang ada di Kota Bogor, khususnya Bogor Barat, menjadi akar masalah yang menyulitkan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masalah zonasi ini setiap tahun jadi tantangan. Warga Pasir Mulya dan sekitarnya banyak yang ‘terlempar’ karena jarak rumah ke sekolah negeri yang ada terlalu jauh. Solusi salah satunya adalah negara harus hadir dengan menambah jumlah SMAN di sini,” tegas Fetty di hadapan konstituennya.
Fetty menjelaskan, pendidikan adalah hak dasar warga negara yang dijamin undang-undang. Ia berkomitmen untuk membawa aspirasi ini ke tingkat provinsi guna mendesak Dinas Pendidikan Jawa Barat agar segera melakukan kajian teknis terkait lahan dan pembangunan sekolah baru di wilayah Bogor Barat.
Selain urusan sekolah, legislator Komisi V ini juga menampung aspirasi terkait optimalisasi bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu yang terpaksa masuk ke sekolah swasta.
“Kita tidak ingin ada anak Bogor yang putus sekolah hanya karena tidak masuk negeri atau terkendala biaya di swasta. Penambahan SMAN baru adalah target jangka panjang yang akan terus saya kawal di DPRD Jabar,” tambah Fetty.
Reses ini juga menjadi ajang dialog interaktif mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan di Kelurahan Pasir Mulya. Fetty berharap, sinkronisasi antara pembangunan infrastruktur pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga dapat berjalan beriringan demi meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bogor.
“Aspirasi ini bukan sekadar catatan, tapi mandat yang harus saya perjuangkan di Pemprov Jabar agar anggaran pendidikan tahun depan lebih berpihak pada kebutuhan nyata di Kota Bogor,” pungkasnya.
