BANDUNG,TM.ID: Bisnis melalui media sosial dan social commerce telah menjadi tren utama akhir-akhir ini. Namun, peraturan yang mengatur aktivitas ini juga semakin kompleks. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).
Artikel ini akan memberikan panduan lengkap tentang regulasi ini dan bagaimana itu mempengaruhi bisnis media sosial dan social commerce di Indonesia.
Larangan Transaksi Pembayaran dalam Sistem Elektronik
Salah satu poin penting dalam Permendag 31 tahun 2023 adalah larangan terhadap platform social commerce untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dalam sistem elektronik mereka. Bunyi pasal 21 ayat (3) dari permendag tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa “PPMSE dengan model bisnis Social-Commerce dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada Sistem Elektroniknya.”
Ini merupakan perubahan signifikan dalam regulasi dan memiliki dampak besar pada pelaku bisnis di platform media sosial yang bergerak dalam bidang social commerce.
Sanksi bagi Pelaku Usaha yang Melanggar
Permendag 31 tahun 2023 juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang masih melayani transaksi jual-beli melalui e-commerce. Sanksi ini diberikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) dari permendag tersebut. Berikut adalah beberapa sanksinya:
- Pelaku usaha yang melanggar regulasi mungkin akan menerima peringatan tertulis sebagai peringatan pertama.
- Jika pelanggaran terus berlanjut, mereka dapat dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan pemerintah.
- Poin ini merupakan langkah serius yang pemerintah ambil jika pelanggaran berlanjut. Pelaku usaha dapat dimasukkan dalam daftar hitam, yang bisa memiliki dampak serius terhadap reputasi bisnis mereka.
- Pemerintah dapat memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara terhadap layanan PPMSE dalam negeri dan luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang.
- Langkah terberat adalah pencabutan izin usaha pelaku usaha yang terbukti melanggar regulasi.
Harga Minimum Transaksi Cross Border
Selain larangan transaksi pembayaran, Permendag 31 tahun 2023 juga mengatur harga minimum dari transaksi lintas negara atau cross border yang e-commerce atau marketplace lakukan. Harga minimum ini sebesar 100 dolar AS per unit barang, sesuai dengan pasal 19 ayat (2) dari regulasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengatur persaingan yang sehat dan melindungi pelaku usaha lokal.
BACA JUGA:Â Pemerintah Larang TikTok Shop Cs Jualan dan Transaksi, Begini Penjelasan Zulhas
Persyaratan Produk Impor
Permendag nomor 31 tahun 2023 juga mewajibkan produk impor yang terjual melalui platform online di Indonesia untuk memenuhi persyaratan sertifikat dan izin edar. Persyaratan ini mencakup pemenuhan Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman, izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk produk kosmetik, dan sebagainya.
Hal ini bertujuan untuk memastikan produk impor yang masuk ke pasar Indonesia memenuhi standar keamanan dan kualitas yang pemerintah tetapkan.
Tujuan Regulasi Ini
Kementerian Perdagangan menyatakan bahwa Permendag 31 tahun 2023 terbit dengan beberapa tujuan utama. Pertama, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik yang sehat dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis.
Kedua, regulasi ini mendukung pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan pelaku usaha PMSE dalam negeri. Terakhir, regulasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen di dalam negeri.
(Kaje/Usamah)
