JAKARTA,TM.ID: Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengaktifkan kembali pengawasan pembangunan pertanian.
Amran mengatakan, Kementan telah mengirimkan surat permohonan kepada KPK terkait hal tersebut.
“Insya Allah, saya minta tadi sudah proses suratnya. Insya Allah, itu kami minta dengan hormat. Karena tujuan kita sama. KPK tujuannya baik, ini kita menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Tentu kita juga begitu,” kata Amrandi kantor Kementan, Jakarta, Jumat (27/10/2023).
Dia tidak menyebutkan secara pasti kapan pegawai KPK akan berkantor di Kementan. Namun, Amran berharap lembaga antirasuah itu dapat memberikan respon secara cepat atas permohonan Kementan.
“Lebih cepat lebih baik dan lebih bagus,” kata Andi Amran.
Kementan undang Pahala Nainggolan hadiri rapim
Kementan mengundang Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, untuk hadir dalam rapat pimpinan (rapim) di kantor Kementan pada Jumat.
Namun, Amran menambahkan, Pahala berhalangan untuk memenuhi undangan rapim kali ini​​. Kementan pun menjadwalkan ulang rapat bersama KPK yang direncanakan berlangsung pada pekan depan.
Amran menegaskan dirinya akan menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkannya di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Amran percaya, dirinya bisa membawa citra Kementan menjadi lebih baik dapat membaik pasca gempuran isu korupsi yang terjadi di lingkungan instansi tersebut.
BACA JUGA:Â Beginilah Boroknya BUMN Sebelum Dirombak Erick Thohir
“Tidak ada boleh main-main, ikuti sumpah saya, kemarin disumpah oleh Presiden. Dalam menjalankan tugas, jabatan, harus menjunjung tinggi etika jabatan dan menjalankan undang-undang selurus-lurusnya demi darma bakti kepada bangsa dan negara,” kata Amran.
​​​​
Pada Rabu (25/10), Presiden Jokowi melantik Amran sebagai Mentan menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang tersandung kasus dugaan korupsi. Sebelumnya, Amran juga pernah menduduki posisi Mentan di masa pemerintahan Presiden Jokowi pada periode 2014-2019.
(Dist)
