BANDUNG,TM.ID: Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin melantik tiga pimpinan daerah pada Senin (4/12/2023), di Gedung Sate, Kota Bandung.
Ketiga pimpinan daerah tersebut adalah Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat, dan Pj Wali Kota Banjar Ida Wahida Hidayati.
Aep Syaepuloh sebelumnya adalah Wakil Bupati Karawang, dan kini resmi menggantikan posisi Cellica Nurrachadiana yang mengundurkan diri.
Cellica Nurrachadiana yang mengundurkan dari posisinya sebagai Bupati Karawang karena maju sebagai calon legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Demokrat.
Aep Syaepuloh kemudian menjabat sebagai Bupati Karawang hingga Pilkada Serentak Oktober 2024 mendatang.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kuningan Iip Hidajat menggantikan pasangan Bupati Kuningan Acep Permana dan Muhammad Ridho Suganda, yang telah habis masa jabatannya.
Meski telah ditunjuk sebagai Pj Bupati Karawang sampai Pilkada serentak 2024 nanti, tetapi Iip Hidajat akan tetap menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Jabar.
Kemudian Ida Wahida Hidayati yang sebelumnya merupakan Kepala Dinas Sosial Jabar, mulai saat ini harus menjalankan tugas sebagai Pj Bupati Kota Banjar, menggantikan Ade Uu Sukaesih.
Dalam kesempatan itu, Bey Machmudin berpesan agar ketiga kepala daerah yang dilantik itu untuk menjalankan tugasnya dengan penuh integritas, transaparan, dan berkelanjutan.
“Jalankan amanah sebaik-baiknya dan jadilah pemimpin yang mendengar dan merespons kebutuhan masyarakat serta berperan akrif dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan,” ungkap Bey.
BACA JUGA:Â Deklarasi Jabar Anteng untuk Pemilu 2024, Ini Penjelasan Bey Machmudin
Bey Ingatkan Kepala Daerah 3 Hal Penting
Pemilu 2024
Bey mengingatkan kepada ketiganya bahwa Provinsi Jabar telah mendeklarasikan program Jabar Anteng, yakni Aman, Netral, Tenang, dan Jabar Akur (Aman, Kondusif, Rukun) untuk mewujudkan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 yang kondusif.
Menurutnya, deklarasi tersebut tak sekedar seremoni, tetapi harus bisa diterapkan di daerah masing-masing guna menjamin kondusivitas Pemilu 2024.
“Mohon agar deklarasi tersebut tidak hanya seremonial tapi diterapkan dalam pelaksanaannya di wilayah masing-masing,” pinta Bey.
Ketiganya diminta untuk menjamin pelaksanaan pemilu dengan aman, damai dan lancar serta mampu menjaga netralitas ASN, TNI, Polri.
Musim Hujan
Menurutnya, musim hujan yang kini ampir merata di seluruh wilayah Jabar harus menjadi perhatian serius para kepala daerah.
Bencana alam hidrologis yaitu banjir dan longsor menjadi ancaman dan harus terus diwaspadai.
Untuk itu, kepala daerah diminta rajin turun ke lapangan mengingatkan masyarakat akan potensi bencana alam tersebut dan mengamankan warga yang bermukim di titik rawan bencana.
“Jangan bosan pada musim hujan ini turun ke lapangan karena banyak saudara-saudara kita yang bermukim di wilayah rawan longsor,” ujar Bey.
Tugas, wewenang, dan larangan bagi penjabat kepala daerah yang ditunjuk Pemerintah Pusat diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Batas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah
Dalam peraturan tersebut, kewenangan Penjabat Kepala Daerah dibatasi dengan empat hal yaitu dilarang melakukan mutasi pegawai; membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya; membuat kebijakan pemekaran daerah; dan membuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Dalam kesempatan yang sama, istri Bey Machmudin melantik Ketua TP PKK, Penjabat Ketua Dekranasda dan Penjabat Ketua Forikan dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Genre, Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda FAD, dan Ketua Sekoper Cinta Kabupaten Karawang.
Amanda Soemdi Bey Machmudin juga melantik Penjabat Ketua TP PKK, Penjabat Ketua Dekranasda, dan Penjabat Ketua Forikan dirangkaikan dengan Pengukuhan Bunda Genre, Bunda Literasi, Bunda PAUD, Bunda FAD, dan Ketua Sekoper Cinta Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar.
(Aak)
