TEGAL,TM.ID: Calon wakil presiden (cawapres) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlaku adil terkait bagi-bagi bantuan sosial (bansos).
Dia mengingatkan agar Presiden Jokowi bisa menempatkan posisinya sebagai negarawan ketika melakukan pembagian bansos kepada masyarakat, bukan sebagai seorang politisi.
“Ya memang eksekusi ada di tangan pemerintah dan presiden. Kita harap presiden fair, presiden benar-benar menggunakan bansos sebagai negarawan, bukan sebagai politisi, kualat pak,” jelas Cak Imin di Lapangan Pendawa Lebaksiu, Kabupaten Tegal, Selasa (30/1/2024).
BACA JUGA: Komentar Pedas Cak Imin Temuan Bansos Stiker Prabowo – Gibran: Kemiskinan Etika
Bukan hanya itu saja, dia juga mengingatkan ihwa bansos adalah uang milik rakyat. Jadi menurutnya sama sekali tidak bisa diklaim sebagai bantuan atas nama sebuah kelompok.
“Bansos itukan uang rakyat ya, jadi tolong semua rakyat paham bahwa yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satu pun yang mengeklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan paslon,” ungkap Cak Imin.
Menurut Cak Imin, alokasi bantuan sosial atau bansos semakin kencang di awal tahun 2024. Bahkan terbaru kata dia, muncul bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200 ribu per bulan.
Bansos tersbeut diberikan untuk tiga bulan, sekaligus di bulan Februari nanti. Maka penerima tersebut akan mendapatkan Rp 600 ribu sekaligus.
BACA JUGA:Â Jokowi Tekankan Pernyataannya Soal Boleh Kampanye Sesuai UU
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan kalau BLT akan diberikan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Aloaksi anggarannya dari APBN sebesar Rp 11,2 triliun. Penerima BLT Rp 600 ribu ini berbeda dengan penerima bansos beras 10 kilogram (kg). Adapun bansos beras disalurkan kepada 22 juta KPM.
