BANDUNG, TEROPONGMEDIA.ID — Pembentukan organisasi Badan Pengelolaan Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di bawah kepemimpinan Rosan Roeslani sebagai Group CEO, bersama Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria, menandai babak baru dalam strategi investasi Indonesia. Pemerintah berambisi menjadikannya sebagai entitas investasi ala Temasek Holdings Singapura yang mampu menggerakkan ekonomi nasional.
Namun dengan latar belakang ketiga pemimpin Danantara yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, muncul kekhawatiran: Apakah Danantara akan menjadi instrumen negara yang sehat, atau justru terjebak dalam kapitalisme kroni yang hanya menguntungkan segelintir elite?
Dari sudut pandang filsafat politik, perdebatan antara kapitalisme negara dan kapitalisme pasar bebas telah berlangsung lama. John Locke dan Adam Smith menekankan pentingnya kebebasan pasar dari intervensi negara untuk mencegah monopoli dan eksploitasi.
Sebaliknya, Karl Marx melihat campur tangan negara sebagai alat untuk mengontrol ekonomi demi kepentingan rakyat banyak, meski dalam praktiknya model ini sering gagal karena birokratisasi dan korupsi.
Danantara sebagai lembaga investasi yang dibentuk negara berada di persimpangan dua konsep ini. Jika dikelola dengan profesionalisme dan transparansi seperti Temasek, Danantara jadi instrumen penyeimbang intervensi negara dan dinamika pasar. Namun, jika campuri kepentingan oligarki, akan berisiko menjadi instrumen kapitalisme kroni di mana bisnis berkembang bukan karena daya saing, tetapi karena hubungan dekat dengan pemerintah.
Kapitalisme kroni terjadi ketika aktor bisnis mendapatkan keuntungan bukan dari inovasi atau persaingan sehat, tetapi dari akses eksklusif terhadap sumber daya negara. Dalam banyak kasus, hal ini menciptakan ketidakadilan ekonomi, pengelolaan aset yang tidak efisien, serta korupsi sistemik.
Diketahui, ketiga nama pemimpin Danantara memiliki rekam jejak yang sangat dekat dengan kekuasaan. Rosan Roeslani adalah mantan Ketua Tim Kampanye Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pandu Sjahrir adalah keponakan dari Luhut Binsar Pandjaitan, tokoh kuat dalam pemerintahan. Kemudiam, Dony Oskaria sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN. Dengan kedekatan ini, Apakah kebijakan Danantara akan didasarkan pada kepentingan publik, atau kepentingan elite tertentu?
Study Kasus Danantara, 1MDB dan Temasek
Kasus seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia menunjukkan bagaimana perusahaan investasi negara dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Skandal ini menyeret mantan Perdana Menteri Najib Razak, yang terbukti menggunakan dana 1MDB untuk kepentingan politik dan pribadi. Investigasi mengungkap bahwa dana sekitar $4,5 miliar atau sekitar Rp70 triliun telah diselewengkan melalui skema pencucian uang global. Jika mekanisme pengawasan Danantara tidak diperkuat, risiko serupa bisa terjadi di Indonesia.
Sementara itu, Salah satu faktor keberhasilan Temasek Holdings di Singapura adalah pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Temasek diawasi oleh independent board dan publik bisa mengakses laporan keuangannya. Jika Danantara ingin menghindari jebakan kapitalisme kroni, transparansi seperti ini harus menjadi standar.
Kasus 1MDB Malaysia dan Temasek Holdings Singapura menjadi dua contoh ekstrem dari bagaimana sebuah lembaga investasi negara bisa dikelola.
1MDB awalnya didirikan untuk menarik investasi bagi pembangunan ekonomi Malaysia. Namun, akibat kurangnya pengawasan, manajemen yang sarat kepentingan politik, serta kesepakatan bisnis yang tidak transparan, dana miliaran dolar mengalir ke rekening pribadi para pejabat. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan ekonomi justru digunakan untuk membeli properti mewah, karya seni mahal, hingga mendanai film Hollywood seperti The Wolf of Wall Street.
Apa yang bisa dipelajari dari 1MDB adalah pengawasan internal yang lemah membuka celah bagi penyalahgunaan dana publik. Keterlibatan aktor politik dalam bisnis negara sering kali berujung pada korupsi, dan minimnya transparansi keuangan membuat kebocoran dana sulit dideteksi hingga terlambat.
Sebaliknya, Temasek Holdings adalah contoh bagaimana sebuah lembaga investasi negara bisa dikelola secara profesional dan independen. Dewan direksi terdiri dari para profesional, bukan aktor politik. Transparansi tinggi dalam pengelolaan dana dijaga dengan laporan keuangan yang terbuka bagi publik, dan tidak ada intervensi pemerintah dalam operasional perusahaan. Temasek tidak hanya menguntungkan negara secara ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas bisnisnya dari intervensi politik jangka pendek.
Masa Depan Danantara di Persimpangan
Sebagai lembaga investasi yang baru dibentuk, Danantara masih dalam tahap awal. Namun, ada beberapa langkah yang perlu diambil agar tidak terjerumus ke dalam skema seperti 1MDB. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama. Danantara harus diaudit secara independen oleh lembaga yang kredibel, dan publik harus bisa mengakses laporan keuangan serta strategi investasinya secara berkala.
Baca Juga:
Konflik kepentingan harus dihindari dengan memastikan bahwa tokoh yang memiliki afiliasi politik kuat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Dewan pengawas harus diisi oleh akademisi, profesional, dan pengamat independen agar kebijakan tetap objektif dan berbasis kepentingan nasional.
Mekanisme pengawasan publik juga perlu dibangun. Media, akademisi, dan masyarakat sipil harus diberikan akses untuk mengawasi kebijakan dan kinerja Danantara, serta adanya mekanisme pelaporan jika terjadi indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang.
Masyarakat perlu terus mengawasi bagaimana Danantara berkembang. Jika ia meniru model Temasek, Indonesia bisa memiliki institusi investasi yang kuat. Namun, jika tidak dijaga dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan tidak mungkin Danantara akan menjadi 1MDB versi Indonesia.
Keberhasilan Danantara tidak hanya bergantung pada individu yang memimpinnya, tetapi juga pada sejauh mana publik bisa memastikan bahwa kekuatan ekonomi negara tidak jatuh ke tangan segelintir elite.
(Dist)
